Pendapatan Negara Sultra Capai Rp288 Miliar, Belanja Negara Sentuh Rp2,25 Triliun
Hingga 7 Februari 2025, Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp288 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP, sementara realisasi Belanja Negara mencapai Rp2,25 triliun.
Kendari, 10 Februari 2025 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga 7 Februari 2025 mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu Rp288 miliar. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Rincian Pendapatan Negara
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, menjelaskan lebih rinci mengenai sumber pendapatan tersebut. Penerimaan pajak menyumbang Rp200,81 miliar, sementara PNBP mencapai Rp87,29 miliar. Meskipun terlihat positif, perlu dicatat bahwa realisasi ini mengalami kontraksi year on year (yoy).
Secara spesifik, penerimaan perpajakan mengalami penurunan sebesar 23,03 persen (yoy), sedangkan PNBP justru menunjukan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 16,14 persen (yoy). Perbedaan tren ini menunjukkan dinamika yang menarik dalam perekonomian Sultra dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya.
Realisasi Belanja Negara
Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp2,25 triliun. Jumlah ini merupakan 8,82 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp25,56 triliun. Belanja Negara ini terbagi menjadi dua komponen utama: belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD).
Belanja K/L mencapai Rp384,13 miliar (6,24 persen dari pagu), sedangkan TKD mencapai Rp1,87 triliun (9,64 persen dari pagu). Secara tahunan, belanja K/L tumbuh signifikan sebesar 38,57 persen, sementara belanja TKD meningkat 4,23 persen. Pertumbuhan belanja K/L yang tinggi ini patut menjadi perhatian, dan perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran.
Sektor dengan Belanja Tertinggi
Dari data yang diperoleh, sektor kepolisian menjadi institusi dengan realisasi belanja tertinggi, mencapai Rp106,38 miliar atau sekitar 43,5 persen dari total realisasi belanja di Sultra. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Raha menunjukan kinerja terbaik dengan persentase realisasi sebesar 8,18 persen, terutama didorong oleh akselerasi belanja pegawai. Sementara itu, KPPN Kendari mencatatkan realisasi belanja tertinggi secara nominal, yaitu Rp265,13 miliar atau sekitar 70,5 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, data realisasi Pendapatan dan Belanja Negara di Sultra hingga 7 Februari 2025 memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah. Meskipun terdapat kontraksi pada penerimaan pajak, pertumbuhan PNBP dan peningkatan belanja K/L menunjukkan dinamika ekonomi yang kompleks. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami tren ini dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk masa mendatang. Pemantauan dan evaluasi kinerja KPPN juga penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan negara.