Pendapatan Transportasi Makassar Capai Rp400 Miliar, Tapi Kemacetan Masih Jadi PR

Dishub Makassar raup Rp400 miliar dari sektor transportasi, namun kemacetan masih menjadi masalah utama di tengah tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar berhasil membukukan pendapatan hingga Rp400 miliar per tahun dari sektor transportasi. Angka ini diperoleh dari penerapan tarif retribusi jasa angkutan umum dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di balik capaian tersebut, permasalahan kemacetan lalu lintas masih menjadi tantangan besar bagi kota ini.

Kepala Bidang Angkutan Umum Dishub Makassar, Jusman, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan sektor transportasi sebenarnya jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah jika dikelola secara optimal. Kemacetan yang terjadi setiap hari, terutama pada jam sibuk, menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi tersebut. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi dan menurunkan kualitas hidup warga Makassar.

Kemacetan di Makassar bukan tanpa sebab. Jusman menjabarkan setidaknya ada 11 penyebab utama, namun empat faktor mendominasi: pilihan mobilitas masyarakat, perubahan kondisi alam, sistem dan infrastruktur transportasi, serta regulasi dan penataan ruang. Tantangan terbesar terletak pada kebiasaan masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi, dengan 92 persen warga Makassar menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi utama.

Dominasi kendaraan pribadi, khususnya roda dua yang mencapai 75 persen, menjadi kontributor utama kemacetan. Meskipun Kota Makassar memiliki 1.244 ruas jalan, 237 di antaranya tergolong padat dan rawan macet. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi terpadu untuk mengatasi permasalahan ini.

Pilihan mobilitas masyarakat yang didominasi kendaraan pribadi menjadi tantangan serius bagi pemerintah kota. Hal ini membutuhkan upaya serius untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Pemerintah perlu menciptakan sistem transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan terjangkau agar dapat menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

Selain itu, infrastruktur jalan yang ada perlu dibenahi dan ditingkatkan untuk menunjang sistem transportasi yang lebih baik. Penataan ruang kota juga perlu diperhatikan agar lebih efisien dan mengurangi titik-titik kemacetan. Regulasi yang mendukung mobilitas berkelanjutan juga perlu diperkuat.

Program Lead WRI Indonesia, Dimas Fadhil, menjelaskan bahwa WRI Indonesia, atas mandat Kedutaan Besar Inggris, tengah mengimplementasikan program untuk mendorong mobilitas berkelanjutan di Kota Makassar. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kebijakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

WRI Indonesia berharap kolaborasi dengan pemerintah kota dapat menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas sistem transportasi di Makassar. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur transportasi publik, kampanye edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat, dan penyempurnaan regulasi terkait.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengoptimalkan potensi sektor transportasi dan mengatasi kemacetan, Makassar dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

"Sebenarnya potensi pendapatan dari sektor transportasi ini mencapai triliunan rupiah jika dioptimalkan. Namun terealisasi baru sekitar Rp400 miliar per tahun," ungkap Jusman, Kepala Bidang Angkutan Umum Dishub Makassar.