Pengamat: Manajemen Danantara Harus Bebas Politik, Hindari Nasib BLBI dan 1MDB

Pengamat Hardjuno Wiwoho meminta manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bebas dari intervensi politik untuk mencegah pengulangan kesalahan seperti kasus BLBI dan 1MDB.

Jakarta, 20 Februari 2025 (ANTARA) - Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah holding BUMN raksasa senilai Rp14.715 triliun, telah memicu diskusi hangat. Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menekankan pentingnya manajemen Danantara yang bersih dari kepentingan politik. Hal ini disampaikan menyusul pengumuman Presiden Prabowo Subianto tentang peluncuran Danantara pada 24 Februari mendatang di World Governments Summit 2025.

Keprihatinan Hardjuno dilandasi pengalaman pahit masa lalu, khususnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ia mengingatkan, "Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat." Kasus 1MDB juga menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana intervensi politik dan kurangnya pengawasan dapat membuat holding investasi negara menjadi beban ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, menurut Hardjuno, kunci keberhasilan Danantara terletak pada penerapan prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Presiden Prabowo sendiri memproyeksikan Danantara akan mengelola aset lebih dari US$900 miliar dan menerima pendanaan awal sebesar US$20 miliar pada tahun ini. Angka fantastis ini semakin mempertegas urgensi pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi.

Hardjuno secara tegas menyarankan agar pemilihan manajemen Danantara dilakukan secara independen dan bebas dari tekanan politik. Ia menekankan perlunya audit independen oleh lembaga internasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara yang begitu besar. "Apabila semua langkah tersebut diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia," ujarnya.

Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas, menurut pengamat, berpotensi mengulang kesalahan masa lalu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik menjadi penentu keberhasilan Danantara. "Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional," tegas Hardjuno.

Ia menambahkan, laporan keuangan Danantara juga harus terbuka untuk publik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Dengan demikian, potensi kerugian negara dapat diminimalisir.

Model pengelolaan seperti Temasek Holdings di Singapura bisa menjadi referensi, namun tetap harus disesuaikan dengan konteks Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip good governance dan transparansi mutlak diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.

Kesimpulannya, pembentukan Danantara menyimpan potensi besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan dari intervensi politik dalam pengelolaannya. Dengan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, Danantara dapat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi Indonesia. Sebaliknya, jika hal ini diabaikan, maka potensi kerugian dan masalah ekonomi baru akan mengancam.

Langkah-langkah yang direkomendasikan Hardjuno, termasuk audit independen dan laporan keuangan yang terbuka, merupakan langkah krusial untuk memastikan Danantara beroperasi secara transparan dan akuntabel. Hal ini akan membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa aset negara dikelola dengan efisien dan bertanggung jawab.