Pertamina Gandeng Pihak Independen untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai langkah Pertamina menggandeng pihak independen untuk periksa kualitas BBM tepat guna pulihkan kepercayaan publik yang tengah terpuruk.

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyatakan bahwa langkah PT Pertamina (Persero) untuk melibatkan pihak independen dalam memeriksa kualitas bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah tepat guna mengembalikan kepercayaan publik. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3). Kepercayaan publik terhadap Pertamina dinilai tengah merosot akibat dugaan korupsi di anak usahanya dan isu pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.

Hatta menjelaskan, "Untuk mengembalikan kepercayaan (publik) itu saya kira sudah tepat ya Pertamina akan menggandeng pihak independen. Artinya, di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih credible, lebih fokus pada kinerja daripada terhadap korporasinya sendiri." Ia menekankan pentingnya mengembalikan kepercayaan publik, terutama di daerah-daerah yang ketergantungannya pada Pertamina sangat tinggi. "Kami khawatir kalau itu sampai hilang kepercayaan itu kan sangat bahaya, sangat signifikan karena yang ada di daerah-daerah itu kan hanya Pertamina," ujarnya.

Meskipun demikian, Hatta juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pihak independen yang dipilih. Ia menyarankan agar Badan Standardisasi Nasional (BSN) tetap berperan sebagai pengawas, sebagaimana pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap Lemigas Kementerian ESDM. "Walaupun itu nanti dibentuk independen, tapi tetap harus ada pengawasnya, yaitu lembaga yang dinamakan BSN ya, pihak negara, Badan Standarisasi Nasional," tegasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas uji BBM tetap mengacu pada standar yang ditetapkan oleh BSN.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk melibatkan pihak ketiga atau independen dalam memeriksa kualitas BBM. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Grha Pertamina Jakarta pada Senin (3/3). Simon menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam memastikan kualitas BBM yang beredar. "Supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan pihak-pihak ketiga atau pihak lain, bahkan keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama mengawasi," kata Simon.

Pertamina menyatakan akan terbuka terhadap uji kualitas BBM oleh lembaga independen lain. "Kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji (kualitas BBM) dengan lembaga independen lain," tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM Pertamina.

Dengan melibatkan pihak independen dan pengawasan dari BSN, diharapkan akan tercipta mekanisme cross-check yang lebih kuat. Proses ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil uji kualitas BBM Pertamina. Hal ini sejalan dengan upaya Pertamina untuk memperbaiki citra dan kepercayaan publik yang sempat terdampak isu dugaan korupsi dan pengoplosan BBM.

Pengawasan dari pihak independen dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil pemeriksaan kualitas BBM. Dengan melibatkan pihak yang tidak terafiliasi dengan Pertamina, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik. Kehadiran BSN sebagai lembaga pengawas pemerintah juga memastikan adanya standar dan acuan yang jelas dalam proses pemeriksaan.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen Pertamina untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan pihak independen dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi, Pertamina berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik yang sempat tergerus.

Kepercayaan publik merupakan aset berharga bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan BUMN seperti Pertamina yang memegang peran vital dalam penyediaan energi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil Pertamina untuk mengembalikan kepercayaan publik patut diapresiasi dan diharapkan dapat berjalan efektif.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparan, diharapkan kualitas BBM Pertamina dapat terus terjaga dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Langkah Pertamina ini diharapkan menjadi contoh bagi BUMN lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap BUMN dapat terus meningkat dan berkontribusi pada pembangunan nasional.