Polemik Penutupan Akses Jalan PIK: Menteri ATR/BPN Limpahkan ke Menteri PKP
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan polemik penutupan akses jalan Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), karena menyangkut kawasan pemukiman.
Polemik penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, memasuki babak baru. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa permasalahan ini berada di luar kewenangannya. Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu lalu saat mengunjungi Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara.
Tanggung Jawab Kementerian PKP
Nusron Wahid secara tegas menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang lebih berwenang menangani permasalahan ini. "Ini sebetulnya urusannya Pak Ma'ruf Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Ma'ruf yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya," jelas Nusron. Pernyataan ini mengalihkan fokus permasalahan dari Kementerian ATR/BPN ke Kementerian PKP.
Penjelasan lebih lanjut dari Menteri ATR/BPN menekankan pada aspek legalitas dan fungsi sosial lahan. Beliau mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, penggunaan hak atas tanah semata-mata untuk kepentingan pribadi dianggap tidak dibenarkan.
Aturan dan Fungsi Sosial Lahan
Nusron menambahkan, "Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya aksesibilitas publik dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Namun, beliau kembali menegaskan bahwa penutupan akses di PIK merupakan ranah Kementerian PKP karena menyangkut masalah kawasan pemukiman dan pembangunan.
Beliau menjelaskan lebih lanjut, "Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Ma'ruf. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan." Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan kewenangan antara administrasi pertanahan dan pengaturan kawasan pemukiman.
Aksi Warga dan Tuntutan Pembukaan Akses Jalan
Sebelumnya, pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47. Ratusan warga berunjuk rasa menuntut dibukanya akses jalan yang telah ditutup sejak tahun 2015. Warga mengklaim bahwa ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan jalan tersebut harus dibuka, namun hingga kini belum diindahkan.
Aksi tersebut dilaporkan diwarnai bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga. Kejadian ini semakin memperumit permasalahan dan menyoroti pentingnya penyelesaian yang adil dan damai.
Kesimpulan
Polemik penutupan akses jalan di PIK menyoroti kompleksitas permasalahan pertanahan dan pengelolaan kawasan pemukiman di Indonesia. Meskipun Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya fungsi sosial lahan dan aksesibilitas publik, penanganan masalah ini dilimpahkan kepada Kementerian PKP. Penyelesaian yang adil dan transparan dibutuhkan untuk mengakhiri polemik ini dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta melindungi hak-hak warga.