Polri Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintah: Fokus Pelayanan Publik

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025, dengan tetap memastikan efektivitas tugas pokoknya.

Polri Dukung Penuh Efisiensi Anggaran Pemerintah

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun untuk APBN dan APBD tahun 2025. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini disambut positif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan dukungan penuh Polri terhadap kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Hal ini disampaikannya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Strategi Efisiensi Polri

Polri berkomitmen menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan efektivitas tugasnya. Beberapa strategi yang diterapkan meliputi pengurangan perjalanan dinas, selektivitas dalam penyelenggaraan rapat dan seminar, serta pemanfaatan teknologi digital untuk administrasi dan operasional. Dengan digitalisasi, diharapkan dapat memangkas biaya operasional secara signifikan.

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa langkah-langkah efisiensi ini tidak akan mengurangi kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Prioritas utama tetap pada pelayanan masyarakat yang optimal.

Efisiensi Anggaran: Fokus pada Pelayanan Publik

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh kementerian/lembaga, termasuk Polri. Target efisiensi mencapai Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Presiden menekankan agar anggaran difokuskan untuk peningkatan pelayanan publik, bukan hanya pemerataan antar daerah atau berpatokan pada anggaran tahun sebelumnya.

Presiden telah menginstruksikan berbagai pejabat negara, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan

Dukungan Polri terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menunjukkan komitmen untuk berkontribusi pada stabilitas fiskal nasional. Dengan strategi yang tepat, Polri berupaya untuk mencapai efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fokus utama tetap pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih optimal.