Presiden Prabowo Panggil Menteri dan Sritex: Cari Solusi Dampak PHK Ribuan Pekerja
Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri dan perwakilan Sritex untuk mencari solusi atas PHK massal di perusahaan tekstil tersebut, memastikan hak pekerja tetap terpenuhi.
Presiden RI Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada Senin, 3 Maret 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemanggilan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik terkait dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa ribuan pekerja Sritex. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Tim Kurator, dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex. Keputusan ini diambil setelah PT Sritex dinyatakan pailit pada Oktober 2024, mengakibatkan PHK besar-besaran yang berdampak signifikan pada kehidupan para pekerja.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan nasib para pekerja Sritex dan telah beberapa kali memberikan arahan kepada para menteri untuk segera menangani permasalahan ini. Pemerintah berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik, memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, dan memfasilitasi agar mereka dapat kembali bekerja. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh PHK massal di perusahaan tersebut.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen pemerintah untuk mengawal proses pemberian kompensasi PHK kepada para pekerja. Pemerintah juga akan berupaya memfasilitasi para eks pekerja Sritex untuk mendapatkan pekerjaan baru. Komitmen ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja dan meringankan beban mereka setelah kehilangan pekerjaan.
Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Sritex Terpenuhi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan memastikan seluruh pekerja Sritex, termasuk di empat anak perusahaannya, mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai hak mereka. Hal ini meliputi jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Pihaknya akan mengawal proses pencairan JHT dan JKP agar para pekerja dapat segera memanfaatkannya. "Termasuk jaminan hari tua, JHT, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga, diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," kata Yassierli.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo juga telah menyampaikan sejak awal bahwa hak karyawan meliputi jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon. Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa perusahaan telah membayarkan premi secara tertib. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak-hak pekerja telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap pekerja, termasuk pembayaran pesangon dan jaminan sosial. Langkah-langkah pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan pekerja.
Dampak PHK terhadap Ribuan Pekerja Sritex
Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para karyawan yang telah bekerja keras membangun perusahaan. Namun, akibat pailitnya perusahaan, sekitar 8.000 karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo dan total 12.000 karyawan Sritex beserta tiga anak usahanya kehilangan pekerjaan. Angka ini menunjukkan besarnya dampak PHK terhadap perekonomian lokal dan kehidupan para pekerja.
PHK massal di Sritex menjadi sorotan karena jumlah karyawan yang terdampak cukup besar. Peristiwa ini menyoroti pentingnya perlindungan pekerja dalam menghadapi situasi krisis ekonomi dan kebangkrutan perusahaan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi dampak PHK ini.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk pemanggilan menteri dan perwakilan Sritex, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara serius. Pemerintah akan terus memantau situasi dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sepenuhnya.
Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait pentingnya manajemen risiko dan perlindungan pekerja dalam dunia usaha. Semoga solusi yang ditemukan dapat memberikan keadilan dan meringankan beban para pekerja yang terdampak PHK.