Kemnaker mencatat 11.025 pekerja Sritex Group terkena PHK sejak Agustus 2024; pemerintah berupaya memastikan pemenuhan hak-hak pekerja meskipun intervensi terhadap kurator terbatas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo mengkaji dampak pailitnya PT Sritex terhadap kinerja perusahaan pembiayaan di Solo Raya, terutama sektor perbankan dan pinjaman konsumtif karyawan.

Kementerian Tenaga Kerja akan mengawasi pencairan JHT, JKP, dan THR karyawan PT Sritex yang telah dirumahkan, termasuk rencana rekrutmen kembali karyawan.

Tim kurator Sritex mempekerjakan kembali karyawan yang terkena PHK dengan menawarkan penyewaan aset perusahaan kepada investor, menjaga nilai aset dan memitigasi dampak kebangkrutan.

Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri dan perwakilan Sritex untuk mencari solusi atas PHK massal di perusahaan tekstil tersebut, memastikan hak pekerja tetap terpenuhi.

Pailitnya PT Sritex berdampak pada 12 ribu karyawan yang kehilangan pekerjaan; Dirut Sritex menyampaikan terima kasih atas loyalitas karyawan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Disnaker Sukoharjo memastikan hak-hak karyawan Sritex seperti JHT, JKP, dan pesangon terpenuhi meskipun perusahaan telah resmi memberhentikan karyawan mulai Maret 2024 setelah dinyatakan pailit.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan memastikan Sritex masih beroperasi dan belum melakukan PHK, namun masa depan perusahaan dan pekerjanya kini berada di tangan kurator setelah dinyatakan pailit.

Manajemen PT Sritex akan menganalisa peluang keberlanjutan usaha pasca-putusan pailit, dengan kurator mempertimbangkan uji kelayakan usaha sebelum memutuskan kelanjutan operasional perusahaan.