Rasionalisasi TPP Kotim: Berjenjang dan Bertahap hingga 2027

Penjabat Sekda Kotim, Sanggul Lumban Gaol, menjelaskan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilakukan secara berjenjang dan bertahap hingga tahun 2027 untuk menyesuaikan regulasi pemerintah pusat.

Sampit, Kalimantan Tengah, 17 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melakukan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kotim, Sanggul Lumban Gaol, memberikan penjelasan terkait kebijakan ini. Rasionalisasi TPP ini bukan berarti pemotongan, melainkan penyesuaian untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Sanggul Lumban Gaol, rasionalisasi TPP dilakukan secara berjenjang. "Rasionalisasi dilakukan berjenjang, semakin besar TPP yang diterima, maka semakin besar rasionalisasinya, sebaliknya semakin kecil TPP yang diterima, maka akan semakin kecil rasionalisasinya," jelasnya dalam pernyataan di Sampit, Senin lalu. Sistem ini memastikan bahwa dampak rasionalisasi tidak membebani pegawai dengan penghasilan rendah secara signifikan.

Langkah ini diambil untuk menyesuaikan anggaran belanja pegawai agar sesuai dengan aturan yang mengatur maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, anggaran belanja pegawai di Kotim masih berada di kisaran 32 persen. Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu penyelarasan hingga tahun 2027.

Proses rasionalisasi TPP tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan bertahap hingga batas waktu yang ditentukan. "Rasionalisasi ini tidak sekaligus dilaksanakan, tapi secara bertahap karena kita punya waktu sampai 2027 dan nilai rasionalisasi TPP itupun bervariasi sesuai jabatan atau besaran TPP yang diterima setiap bulannya. Kalau disamaratakan, kasihan yang di bawah," ujar Sanggul. Variasi ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pegawai dengan penghasilan lebih rendah.

Sanggul menegaskan bahwa rasionalisasi ini bukan pemotongan TPP. Ia menekankan bahwa TPP bukanlah hak pegawai, melainkan apresiasi atas kinerja dan beban kerja. "TPP bukan hak pegawai, melainkan bentuk apresiasi yang dinilai berdasarkan beban kerja dan keaktifan pegawai." Oleh karena itu, kinerja pegawai akan sangat mempengaruhi besaran TPP yang diterima.

Sistem penilaian kinerja dan absensi pegawai akan menjadi penentu besaran TPP yang diterima. Pegawai dengan kinerja dan absensi baik akan menerima TPP penuh, sementara mereka yang kinerjanya kurang optimal akan mengalami pengurangan, bahkan bisa kehilangan TPP sepenuhnya. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai.

Pemberian TPP juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, karena sumbernya berasal dari APBD. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penyaluran TPP, sesuai dengan kemampuan dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, rasionalisasi ini merupakan upaya menyeimbangkan antara pemenuhan regulasi pemerintah pusat dan kesejahteraan pegawai di Kotim.

Rasionalisasi TPP di Kotim merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai. Proses yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap hingga 2027 ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kesejahteraan pegawai, khususnya mereka yang memiliki penghasilan lebih rendah. Sistem ini juga menekankan pentingnya kinerja dan disiplin sebagai dasar pemberian TPP.