Rejang Lebong Upayakan Siltap Perangkat Desa Aman dari Efisiensi Anggaran

Dinas PMD Rejang Lebong berupaya agar Siltap perangkat desa tetap terbayarkan meskipun ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tengah berupaya keras untuk memastikan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa tetap aman meskipun pemerintah pusat memberlakukan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rejang Lebong, Suradi Ripai, pada Senin, 03/03. Upaya ini dilakukan mengingat adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berdampak pada Alokasi Dana Desa (ADD).

Penyesuaian anggaran ini dipicu oleh pengurangan DAU Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 sebesar Rp31 miliar. Pengurangan ini berdampak pada ADD yang diperkirakan berkurang sekitar Rp3 miliar, dari Rp63,5 miliar di tahun 2024 menjadi sekitar Rp60 miliar lebih di tahun 2025. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk melindungi Siltap perangkat desa.

Komitmen ini didasari pada peraturan yang berlaku. "Pembayaran Siltap perangkat desa ini bersumber dari alokasi dana desa atau ADD, kita upayakan agar tidak terkena efisiensi sehingga tidak akan berpengaruh terhadap Siltap perangkat desa di Kabupaten Rejang Lebong," tegas Suradi Ripai. Pihaknya saat ini tengah fokus pada penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Alokasi Dana Desa (ADD) 2025 untuk menentukan pos-pos anggaran mana yang dapat diefisiensikan tanpa mengorbankan Siltap perangkat desa.

Suradi Ripai menjelaskan bahwa upaya melindungi Siltap perangkat desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang pembayaran Siltap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. "Siltap ini tidak mungkin dikurangi karena sudah ditentukan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019," jelasnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mencari solusi alternatif untuk efisiensi anggaran di sektor lain.

Pembahasan Perbup ADD 2025 saat ini tengah difokuskan pada penentuan pos-pos anggaran yang dapat diefisiensikan. Prioritas utama adalah memastikan Siltap perangkat desa tetap terbayarkan. Hal ini penting untuk menjaga operasional desa dan kesejahteraan perangkat desa.

Selain ADD, Dana Desa (DD) tahun 2025 juga mengalami pengurangan. Jumlah pagu DD yang akan diterima 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun ini mencapai Rp101,37 miliar, mengalami pengurangan sebesar Rp2,89 miliar dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, proses penerbitan Perbup Rejang Lebong untuk DD 2025 masih berlangsung.

Terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2025, Suradi Ripai menargetkan pencairan sebelum Lebaran Idul Fitri. "Untuk pencairan Dana Desa 2025 saat ini belum ada yang mengajukan permintaan, kita targetkan sebelum Lebaran Idul Fitri nanti sudah ada desa yang mencairkan DD maupun ADD," ujarnya. Pihaknya optimistis proses pencairan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan kesejahteraan perangkat desa tetap terjaga. Dengan adanya upaya untuk melindungi Siltap perangkat desa dari dampak efisiensi anggaran, diharapkan operasional desa dapat tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Komitmen untuk melindungi Siltap perangkat desa menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur desa.