LIVE

Revisi KUHAP-KUHP: Jalan Menuju Reformasi Kepolisian?

YLBHI menilai revisi KUHAP dan KUHP sebagai langkah krusial dalam mereformasi kepolisian, memastikan kontrol kewenangan, dan penegakan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.

konten ai
YLBHI menilai revisi KUHAP dan KUHP sebagai langkah krusial dalam mereformasi kepolisian, memastikan kontrol kewenangan, dan penegakan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel, seiring implementasi KUHP baru pada 2026. (©© 2025 Antaranews)

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, menyatakan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi kunci reformasi kepolisian. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar "Reposisi Polri dalam Sistem Peradilan Pidana" di Jakarta, Kamis (30/1).

Menurut Arif, revisi KUHAP mendesak, terutama setelah berlakunya KUHP baru pada 2026. Ia menekankan revisi ini sebagai upaya perbaikan dan reformasi institusi kepolisian yang signifikan.

Mengapa revisi KUHAP penting? Revisi ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap wewenang kepolisian, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat membatasi hak asasi manusia.

Bagaimana revisi ini akan memperbaiki situasi? YLBHI berharap revisi akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan tidak sewenang-wenang. Proses hukum akan lebih berpihak pada keadilan dan HAM.

Komisi III DPR telah memasukkan usulan revisi KUHAP ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan implementasi KUHP nasional yang berlaku mulai 2 Januari 2026.

Dengan masuknya revisi KUHAP ke Prolegnas, pembahasan dan penyusunannya ditargetkan selesai pada tahun 2025. Hal ini untuk memastikan keselarasan dan kesiapan aturan pelaksana KUHP yang baru.

Kesimpulannya, revisi KUHAP dan KUHP diharapkan menjadi katalis perubahan signifikan dalam reformasi kepolisian. Proses ini akan memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Langkah Komisi III DPR memasukkannya ke Prolegnas 2025 menunjukkan komitmen untuk mewujudkan reformasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Budi Suyanto
B
Reporter Budi Suyanto
KY Usul Pengawasan APH Masuk RUU KUHAP: Perkuat Transparansi dan Perlindungan Hak

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar pengawasan aparat penegak hukum (APH) diatur dalam revisi RUU KUHAP untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak tersangka/terdakwa, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.

Sumber Antara
DPR RI Segera Revisi KUHAP: Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Komisi III DPR RI menginisiasi revisi total RUU KUHAP untuk menyamakan nilai-nilai hukum dengan KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026, guna memastikan keselarasan sistem peradilan pidana.

Sumber Antara
KUHP Baru Indonesia: 60 Tahun Perjalanan Panjang Menuju Keadilan Modern

Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan proses panjang penyusunan KUHP baru selama lebih dari 60 tahun disebabkan oleh keberagaman Indonesia dan perubahan paradigma hukum pidana menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

konten ai
KUHP Baru Indonesia: 60 Tahun Perjalanan Panjang Menuju Keadilan Modern

Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan proses panjang penyusunan KUHP baru selama lebih dari 60 tahun disebabkan oleh keberagaman Indonesia dan perubahan paradigma hukum pidana menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

konten ai
Revisi KUHAP: Wamenkum Tekankan Pemisahan Tugas Polisi, Jaksa, dan Hakim

Wakil Menteri Hukum dan HAM menekankan pentingnya pemisahan tugas polisi, jaksa, dan hakim serta integrasi keadilan restoratif dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#planetantara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Pakar Hukum Jember Kritik RUU KUHAP: Potensi Kekacauan dan Keadilan Semu

Diskusi di Jember ungkap kekhawatiran sejumlah pakar dan praktisi hukum terhadap RUU KUHAP yang dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan keadilan semu jika disahkan tanpa revisi yang bijak.

Sumber Antara
KY Usul RUU KUHAP Beri Bantuan Hukum Terpidana: Jaminan Keadilan yang Lebih Terjangkau

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan revisi RUU KUHAP untuk menjamin akses bantuan hukum bagi terpidana dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK), guna memastikan keadilan tetap terjangkau bagi mereka yang kurang mampu.

Sumber Antara
Menkumham Dukung Reformasi Hukum: KUHAP Baru untuk 100 Hari Kerja Pemerintahan

Menkumham Supratman Andi Agtas mendukung penyusunan KUHAP baru bersama DPR untuk meningkatkan penegakan hukum, seiring dengan survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang mencapai 72,1% di bidang hukum.

pemerintahan
Kemenkumham Kalsel Gencar Sosialisasikan KUHP Nasional Baru

Kemenkumham Kalsel berkomitmen masifkan edukasi dan sosialisasi implementasi KUHP Nasional yang membawa perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia, guna memastikan transisi berjalan efektif dan berkeadilan.

konten ai
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan

Pakar hukum tata negara Unej, Eddy Mulyono, menekankan perlunya revisi KUHAP yang memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan berpedoman pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

konten ai
Reformasi Hukum: Menkumham Usul Badan Legislasi Nasional

Menteri Hukum dan HAM mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional untuk mereformasi proses pembuatan rancangan undang-undang di pemerintah, sebagai amanat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

konten ai