Sarana Minim, DPRD Tapin Sorot Layanan Mal Pelayanan Publik yang Tak Optimal

DPRD Tapin menemukan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin kurang optimal akibat sarana dan prasarana yang minim, sehingga Komisi II DPRD Tapin melakukan sidak untuk memastikannya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Hairuji, beserta anggota Komisi II lainnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin pada Rabu (14/5) di Rantau, Kalimantan Selatan. Sidak ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kualitas layanan di MPP yang dinilai kurang optimal. Hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah kekurangan yang memengaruhi kenyamanan dan efisiensi pelayanan publik di MPP tersebut.

Beberapa temuan penting terungkap dalam sidak tersebut. Salah satu temuan utama adalah minimnya sarana dan prasarana penunjang, khususnya kurangnya pendingin ruangan (AC) di beberapa ruang pelayanan. Hal ini tentu berdampak langsung pada kenyamanan baik bagi warga yang mengakses layanan maupun para petugas yang bertugas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan peningkatan pelayanan publik dengan kondisi riil di lapangan.

Sidak ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat sebelumnya yang menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai layanan di MPP Kabupaten Tapin. Anggota Komisi II DPRD Tapin, Ismail, menegaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk memvalidasi keluhan-keluhan tersebut dan memastikan bahwa laporan yang diterima bukan hanya sekadar catatan di atas kertas, melainkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD Tapin dalam mengawasi dan memastikan terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas.

Kurangnya pendingin ruangan di sejumlah ruang pelayanan MPP menjadi sorotan utama dalam sidak tersebut. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selain itu, pengalihan personel dari instansi lain ke MPP juga berpotensi mengganggu kinerja layanan di instansi asal. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam pembenahan sistem pelayanan di MPP Kabupaten Tapin.

Anggota DPRD Tapin mengusulkan solusi berupa tenaga outsourcing untuk mengatasi masalah pengalihan personel. Dengan tenaga outsourcing, pelayanan di MPP dapat tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kinerja instansi lain. Solusi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu pembenahan lebih menyeluruh.

Wakil Ketua DPRD Tapin, Hairuji, menekankan pentingnya pembenahan sarana dan prasarana MPP untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Beliau berharap agar pembenahan ini dapat segera dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat yang mengakses layanan di MPP Kabupaten Tapin. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin, Debby Estimutia, mengakui adanya kekurangan terutama pada fasilitas sarana dan prasarana di MPP. Beliau menyatakan kesiapannya untuk menerima semua masukan dan berharap pembenahan dapat segera dilakukan. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara DPRD Tapin dan DPMPTSP terkait perlunya pembenahan MPP.

Sidak ini menjadi penguat bahwa pembenahan pelayanan publik di Tapin masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani. Penyelarasan antara infrastruktur dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan di MPP. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait.

Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas layanan di MPP Kabupaten Tapin. Pembenahan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif akan menjadi faktor penentu keberhasilan upaya tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang nyaman, efisien, dan berkualitas.

Dengan adanya komitmen dari DPRD Tapin dan DPMPTSP, diharapkan pembenahan MPP Kabupaten Tapin dapat segera terlaksana. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Tapin dalam mengakses layanan publik yang lebih baik dan memuaskan.