Satpol PP Surabaya Segel 8 Bangunan Tanpa Izin PBG
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel delapan bangunan di Surabaya Barat karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), melanggar Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009.
Satpol PP Surabaya mengambil tindakan tegas dengan menyegel delapan bangunan di wilayah Surabaya Barat. Penyegelan yang dilakukan pada Selasa, 18 Februari 2024, ini dikarenakan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pelanggaran Perda dan Proses Penyegelan
Menurut Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya, Agnis Juistityas, tindakan ini merupakan langkah penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, yang telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013. Penyegelan dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Sebelum melakukan penyegelan, Satpol PP telah berupaya menghubungi pemilik bangunan secara persuasif melalui surat pemberitahuan. Namun, banyak pemilik bangunan yang tidak hadir saat dipanggil, sehingga langkah penyegelan pun dilakukan.
Kondisi Bangunan Saat Penyegelan
Kedelapan bangunan yang disegel masih dalam tahap pembangunan. "Saat kami lakukan penyegelan, bangunan-bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan sehingga belum seratus persen berbentuk bangunan jadi. Di dalamnya masih terdapat tukang bangunan yang bekerja sehingga kami minta para pekerja di sana untuk meninggalkan bangunan tersebut," jelas Agnis.
Proses penyegelan dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan dan sesuai prosedur yang berlaku. Para pekerja bangunan diminta untuk meninggalkan lokasi dengan tertib.
Kerjasama dan Imbauan
Satpol PP Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan DPRKPP dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB atau PBG. Monitoring dan verifikasi data secara berkala akan terus dilakukan bersama DPRKPP untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
Agnis juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mentaati peraturan dan mengurus IMB atau PBG sebelum memulai pembangunan. "Kami mengimbau masyarakat yang akan mendirikan bangunan untuk lebih dahulu mengurus IMB atau PBG sebagai syarat wajib mendirikan bangunan. Harapan kami agar masyarakat taat aturan. Penyegelan yang kami lakukan ini juga sesuai prosedur yang berlaku," tegasnya.
Langkah Antisipatif dan Penegakan Hukum
Tindakan tegas Satpol PP Surabaya ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan dalam pembangunan. Dengan adanya kerjasama antara Satpol PP dan DPRKPP, diharapkan dapat meminimalisir adanya bangunan tanpa izin di wilayah Surabaya. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam menciptakan tata ruang kota yang tertib dan sesuai aturan.
Langkah-langkah antisipatif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Transparansi informasi mengenai perizinan bangunan juga penting agar masyarakat memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Ke depan, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki IMB atau PBG sebelum membangun. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.