Stimulus Ekonomi Pemerintah: Dorong Pertumbuhan 5,2 Persen di 2025
Pemerintah Indonesia gencarkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk bansos, THR, dan diskon, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di tahun 2025 serta mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada 2029. Namun, memperhatikan ketidakpastian ekonomi global, tren konsumsi masyarakat yang masih pulih, dan PHK di sektor industri, mencapai target tersebut bukanlah hal mudah. Pemerintah berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dimulai dengan target 5,2 persen di tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam APBN 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan berbagai kebijakan strategis diterapkan untuk mencapai target tersebut. Kebijakan ini mencakup penyaluran bantuan sosial (bansos), stimulus khusus selama Ramadhan dan Lebaran, serta pemantauan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Pemerintah fokus pada momentum Ramadhan dan Lebaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran, industri makanan dan minuman serta tekstil diprediksi meningkatkan produksi. Sementara dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga selama Ramadhan 2025 menjadi kunci utama, didorong oleh pencairan THR dan insentif listrik.
Optimalisasi Bansos dan THR
Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti PKH dan Kartu Sembako, serta menyerap gabah/beras petani. Anggaran Rp150 triliun dialokasikan untuk PKH Tahap I tahun 2025, disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara. Tambahan anggaran Rp16,6 triliun diberikan kepada Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025, guna menjaga stabilitas harga beras.
Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta juga dipastikan tepat waktu; ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran, dan pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. Pencairan THR sekitar Rp50 triliun bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.
"Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadhan dan Lebaran," terang Airlangga.
Stimulus Ramadhan dan Idul Fitri
Pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan stimulus selama HBKN Nyepi, Ramadhan, dan Idul Fitri 1446 H. Pertama, diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6 persen. Kedua, diskon tarif tol 20 persen untuk perjalanan jauh selama mudik. Ketiga, program diskon belanja seperti "Friday Mubarak" dan "BINA Lebaran".
Keempat, Program Pariwisata Mudik Lebaran yang mengintegrasikan pariwisata dengan momen mudik. Kelima, operasi pasar masif untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD. Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025.
Selain stimulus HBKN, Pemerintah juga menerapkan stimulus ekonomi lain, seperti diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif (EV), PPnBM DTP otomotif (EV dan hybrid), PPh DTP sektor padat karya, dan stimulus perpajakan dalam kegiatan usaha bullion.
Pemerintah juga mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat daya saing UMKM. Realisasi KUR hingga 21 Februari 2025 mencapai Rp28,73 triliun, dan ditargetkan mencapai Rp55,4 triliun hingga 31 Maret 2025.
Berbagai stimulus ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.