Subsidi Air DKI Jakarta: Hanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya tepat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk penghuni apartemen mewah atau pelaku usaha.

Polemik Subsidi Air Minum di Jakarta

Perdebatan mengenai subsidi air minum di Jakarta kembali mencuat. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga, baru-baru ini menyatakan bahwa subsidi air minum seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 17 Februari 2024 di Jakarta, menanggapi rencana penyesuaian tarif air PAM Jaya.

Pandapotan menekankan pentingnya penyaluran subsidi air yang tepat sasaran. Ia menyebutkan bahwa kelompok masyarakat yang mampu, seperti penghuni apartemen mewah di kawasan Thamrin atau Kuningan, tidak berhak mendapatkan subsidi. "Inventarisir juga rumah susun siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi tidak semua orang bisa mendapat subsidi," tegasnya. Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program subsidi jika terus diberikan kepada pihak-pihak yang mampu.

Pandapotan menjelaskan bahwa kenaikan tarif air PAM Jaya yang diberlakukan bukan ditujukan untuk memberatkan masyarakat kecil. Penggolongan tarif yang diterapkan bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses air bersih dengan harga terjangkau. "Kalau masih subsidi air kepada pengusaha atau yang dikomersialkan, bagaimana dengan mereka yang kecil?" tanyanya, menyoroti ketidakadilan jika subsidi diberikan kepada kelompok yang mampu.

Lebih lanjut, Pandapotan berharap pengelola rumah susun dapat mendukung penyesuaian tarif air. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat program air minum perpipaan di seluruh Jakarta. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan memastikan ketersediaan air minum layak bagi seluruh warga Jakarta. "Kita dukung bagaimana agar penggunaan air tanah tidak lagi terjadi di Jakarta dan Jakarta bisa menyediakan air minum untuk warganya," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, berharap penyesuaian tarif air dapat meningkatkan kualitas pelayanan PAM Jaya dan memastikan akses air bersih terjangkau bagi seluruh warga. Ia menyatakan bahwa proses penyesuaian tarif telah dan sedang berjalan. "Artinya soal kenaikan ini prosesnya sudah berjalan atau sedang berjalan," kata Suhud.

Namun, persepsi berbeda datang dari Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta. Ia mengaku terkejut dengan kenaikan tarif air PAM Jaya yang mencapai 71,3 persen. Kenaikan ini dinilai memberatkan penghuni apartemen. P3RSI pun meminta agar penghuni apartemen dimasukkan ke dalam kelompok pelanggan K II, karena mereka bukan termasuk pelanggan komersil. "Kenaikan yang mengagetkan karena hitungan kami ada 71 persen lebih. Mending setiap tahun ada kenaikan, dari pada langsung 71 persen kenaikannya," ujar Adjit.

Debat mengenai subsidi air minum di Jakarta menyoroti pentingnya kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga keberlanjutan program penyediaan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Perlu adanya transparansi dan dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pengelola PAM Jaya, dan perwakilan penghuni apartemen untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.