Tata Kelola Minyakita: Mengapa Minyak Goreng Rakyat Tetap Sulit Didapat?

Permasalahan kelangkaan dan harga Minyakita di atas HET disebabkan oleh tata kelola dan distribusi yang buruk; diperlukan perbaikan kebijakan harga, distribusi, dan pengawasan yang lebih ketat.

Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, seharusnya tidak mengalami masalah besar terkait ketersediaan minyak goreng. Namun, realitanya berbeda. Minyakita, minyak goreng murah pemerintah, justru kerap menimbulkan polemik, mulai dari kelangkaan hingga harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Diluncurkan pada tahun 2022 sebagai bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO), Minyakita diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng terjangkau. Namun, berbagai masalah muncul, seperti pengurangan takaran, permainan distribusi, dan harga yang melambung tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesalahan tata kelola dan bagaimana solusinya.

Salah satu masalah utama adalah pengurangan takaran oleh produsen. Mentan Andi Amran Sulaiman menemukan banyak kemasan Minyakita berlabel satu liter yang hanya berisi 750-800 mililiter. Praktik ini disebabkan oleh tekanan biaya produksi yang tinggi, terutama karena harga crude palm oil (CPO) yang sempat melonjak. Terdapat ketidakseimbangan antara kebijakan harga pemerintah dan realitas pasar.

Masalah Minyakita bukan hanya pada harga, tetapi juga pada distribusi. Rantai pasok yang panjang menyebabkan harga naik di berbagai tingkatan. Minyakita idealnya mengalir langsung dari produsen ke konsumen, namun seringkali berpindah tangan berkali-kali, sehingga harga jual jauh melampaui HET. Pengawasan pemerintah yang belum optimal juga memperparah situasi.

Kelangkaan Minyakita di beberapa daerah, terutama menjelang periode permintaan tinggi, juga menjadi masalah. Ketidakseimbangan distribusi dan panic buying memperburuk keadaan. Praktik spekulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab juga ikut berperan.

Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme distribusi dan pengawasan. Salah satu solusi adalah menyesuaikan HET dengan harga CPO. Sistem harga fleksibel akan memungkinkan produsen tetap beroperasi tanpa merugikan konsumen. Rantai distribusi juga perlu diperpendek dengan mengurangi jumlah perantara.

Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta menyarankan agar kapasitas produksi Minyakita berbasis koperasi dan UMKM diperkuat. Keterlibatan mereka akan mencegah distribusi dimonopoli perusahaan besar dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah dapat menunjuk distributor resmi atau bekerja sama dengan BUMN/BUMD untuk menyalurkan Minyakita langsung ke pengecer.

Penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi juga penting. Sistem informasi berbasis digital dapat melacak pergerakan stok minyak goreng secara real-time. Laporan produksi dan penjualan dari produsen dan distributor akan membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan atau penyimpangan.

Beberapa negara lain memiliki model tata kelola minyak goreng yang dapat dipelajari Indonesia. Malaysia menerapkan subsidi minyak goreng dengan volume besar dan jaringan distribusi khusus. Argentina menggunakan pajak ekspor untuk menyubsidi minyak goreng domestik. India menyesuaikan tarif impor dan menerapkan sistem distribusi berbasis kuota.

Indonesia perlu pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk sistem subsidi yang tepat sasaran, distribusi efisien, dan pengawasan ketat. Kanal pengaduan publik yang responsif dan berbasis data juga diperlukan untuk menangani kecurangan. Pemerintah harus siap melakukan intervensi langsung saat terjadi gejolak.

Eliza Mardian dari CORE Indonesia menekankan pentingnya sistem pengawasan distribusi yang ketat, transparansi dalam penentuan harga dan subsidi, serta mekanisme verifikasi kualitas dan kuantitas produk. Sistem pelacakan distribusi digital, evaluasi berkala, dan penguatan Satgas Pangan juga diperlukan.

Minyakita harus menjadi solusi permanen, bukan respons darurat. Perbaikan tata kelola yang menyeluruh sangat penting agar Minyakita benar-benar dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.