Teknologi Digital: Solusi Efisiensi Anggaran Pemerintah yang Efektif
Akademisi Unpatti, Mukhlis Fataruba, menyoroti pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi efektif untuk efisiensi anggaran pemerintah tanpa mengorbankan kinerja, sejalan dengan Inpres No. 1 Tahun 2025.
Ambon, 19 Februari 2024 (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku, menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini disampaikan oleh dosen Ilmu Pemerintahan Unpatti, Mukhlis Fataruba, sebagai respon terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
Menurut Mukhlis, teknologi digital menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja. Automasi proses bisnis, penggunaan big data, dan penerapan sistem berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mengelola anggaran secara efisien dan meningkatkan produktivitas. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan biaya, melainkan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menghubungkan efisiensi anggaran dengan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, perumahan, swasembada pangan, dan pembangunan sarana pendidikan.
Efisiensi anggaran yang efektif, menurut Mukhlis, harus mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan tugas dan fungsi. Risiko pengurangan pegawai non-ASN akibat efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan strategi yang tepat. Teknologi digital dapat berperan dalam mengurangi biaya operasional dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Efisiensi Anggaran
Mukhlis mencontohkan penerapan e-government melalui Sistem Informasi Manajemen sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi biaya operasional. Digitalisasi dokumen juga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan pengelolaan, sementara aplikasi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Ia menambahkan bahwa tenaga teknis seperti ahli TI di instansi pemerintah harus dimaksimalkan kinerjanya untuk mendukung efisiensi anggaran.
Lebih lanjut, Mukhlis menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas. Pengurangan anggaran tidak boleh mengorbankan aspek penting operasional. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hasil (result-based budgeting) sangat penting. Pemerintah dan organisasi perlu memiliki strategi komprehensif, termasuk analisis kebutuhan menyeluruh, optimalisasi sumber daya, dan penerapan sistem evaluasi dan pengawasan yang ketat.
Dengan demikian, teknologi digital bukan hanya sekadar solusi, melainkan kunci untuk mencapai efisiensi anggaran yang efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi ini harus dibarengi dengan strategi yang terencana dan terukur agar tidak berdampak negatif pada kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target efisiensi anggaran yang telah ditetapkan.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan teknologi digital yang maksimal, pemerintah dapat mencapai efisiensi anggaran yang efektif tanpa mengorbankan kinerja dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.