Wagub Kalbar: Efisiensi Anggaran Tak Sentuh OPD Penghasil PAD

Wakil Gubernur Kalbar tegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi dana OPD yang berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pontianak, 25 April 2024 (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tidak melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wagub di Pontianak, Jumat lalu.

Dalam arahannya, Wagub Krisantus menekankan, "Kalau untuk mencari pendapatan, jangan dikurangi. Itu harus kita dukung dan prioritaskan." Beliau memberikan contoh keberhasilan pengadaan kapal keruk melalui skema investasi dan pembagian saham tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedikitpun. Model kreatif seperti ini, menurutnya, perlu diadopsi untuk pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah di masa mendatang.

Selain itu, Wagub juga menyoroti pentingnya penyelesaian regulasi yang mendukung peningkatan PAD. Ia mendorong seluruh OPD untuk mengoptimalkan kerja lintas sektor, meninggalkan praktik birokrasi yang kaku dan tidak efisien. Wagub meminta agar seluruh regulasi dipersiapkan, minimal dalam bentuk draf, dan menawarkan bantuan koordinasi dengan kementerian jika ada kendala.

Wagub Krisantus juga mengkritisi kondisi fisik beberapa kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di daerah yang dinilai tidak memadai. "Samsat itu tempat kita mengelola pemasukan. Tapi ada gedungnya yang keramiknya sudah lepas-lepas. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya. Pernyataan ini menunjukkan perhatian serius Wagub terhadap pengelolaan aset pemerintah yang berhubungan langsung dengan pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaporan anggaran. Ia mengajak seluruh jajaran Pemprov Kalbar untuk berpikir strategis dan menyeluruh dalam setiap pengambilan keputusan. "Saya ingin Bapak-Ibu semua hidup sejahtera, tapi dengan cara yang halal. Jangan jadi pihak yang justru merugikan APBD," tegas Wagub Krisantus.

Dalam rapat tersebut, Wagub juga memaparkan rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Kabupaten Bengkayang yang akan menjangkau wilayah Landak, Singkawang, dan Mempawah. Proyek ini direncanakan tanpa menggunakan dana APBD, sebagai upaya efisiensi dan percepatan layanan dasar.

Wagub Krisantus mendorong pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif dalam pengelolaan daerah. "Sekarang kita harus berpikir lebih kreatif dan inovatif. Kalau tidak, kita akan tertinggal," ujarnya. Beliau mencontohkan pentingnya transformasi layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar mampu menyediakan air minum yang layak, bukan sekadar air untuk mandi.

Koordinasi antar-OPD juga menjadi sorotan penting. Wagub menekankan perlunya simbiosis mutualisme antar-OPD, menghindari ego sektoral yang dapat menghambat koordinasi. "Kita ini satu kesatuan. Harus ada simbiosis mutualisme antar-OPD. Jangan sampai koordinasi menjadi sulit hanya karena ego sektoral," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Wagub meminta seluruh OPD untuk hadir lengkap dalam rapat pada 28 April guna memfinalisasi regulasi-regulasi pendukung peningkatan PAD secara maksimal. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai strategi yang terkoordinasi dan efisien.

Dengan demikian, strategi efisiensi anggaran yang diterapkan Pemprov Kalbar difokuskan pada penghematan tanpa mengorbankan sektor-sektor penghasil PAD. Hal ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah.