Wali Kota Batu: MCP KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah

Wali Kota Batu, Jawa Timur, Nurochman, menyatakan optimistis bahwa sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK akan efektif mencegah korupsi hingga ke tingkat daerah dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Wali Kota Batu, Jawa Timur, Nurochman, menyatakan bahwa sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki potensi besar dalam memaksimalkan pencegahan korupsi di daerah. Hal ini disampaikannya di Kota Batu pada Rabu, 05 Juli 2023. Sistem pengawasan berbasis data dan terintegrasi ini diharapkan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kota Batu.

Nurochman menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan KPK dalam mengimplementasikan indikator MCP ke dalam kebijakan dan program pemerintahan Kota Batu. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Peluncuran MCP oleh KPK hari ini menandai langkah penting dalam upaya tersebut.

Indikator MCP dirancang untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program pencegahan korupsi di tingkat daerah. Pemerintah Kota Batu akan mengoptimalkan penggunaan sistem ini sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh KPK. Jajaran KPK telah memberikan pemaparan mengenai mekanisme kerja MCP kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Batu.

Sebagai langkah awal kolaborasi dalam pencegahan korupsi pasca-peluncuran MCP, Pemerintah Kota Batu akan memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Kota Batu. Inspektorat memiliki peran sentral dalam memastikan implementasi sistem MCP berjalan dengan baik.

Nurochman menjelaskan bahwa Inspektorat akan menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan memastikan indikator-indikator yang ditetapkan oleh KPK dijalankan secara efektif di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkot Batu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Inspektorat Kota Batu telah melakukan audit berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Langkah ini bertujuan untuk memastikan program pencegahan korupsi berjalan efektif dan efisien. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan dalam implementasi MCP.

Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan indikator MCP dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Batu yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Dukungan penuh dari Inspektorat sebagai APIP menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan adanya MCP, diharapkan pengawasan terhadap potensi korupsi akan lebih efektif dan terukur. Sistem ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem pemerintahan yang dapat memicu korupsi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam implementasi MCP di Kota Batu.

Implementasi MCP ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Batu, menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Kota Batu dan KPK, diharapkan upaya pencegahan korupsi akan semakin optimal.

Ke depannya, Pemerintah Kota Batu akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk memastikan implementasi MCP berjalan lancar dan efektif. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan program ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi akan terus dijaga dan ditingkatkan.