Wamendagri Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah untuk Sukseskan Program Astacita

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah serta efisiensi anggaran untuk keberhasilan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan perlunya sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program Astacita yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat lalu. Wamendagri juga mendorong efisiensi anggaran dan penegakan hukum terhadap korupsi untuk mendukung program prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan akselerasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah berjalan efektif. Bima Arya menjelaskan bahwa komunikasi yang baik antar kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, sangat krusial agar program pemerintah dapat saling bersinergi dan terlaksana dengan optimal. "Presiden mendorong agar Kemendagri memastikan akselerasi, sinkronisasi itu betul-betul terjadi, gubernur berkomunikasi baik dengan bupati, bupati melakukan hal yang sama untuk camat, lurah, dan kades," ujar Bima Arya.

Selain sinkronisasi, Wamendagri juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran di daerah. Efisiensi ini difokuskan pada penghematan anggaran untuk kegiatan yang tidak penting atau pos-pos anggaran yang tidak masuk akal. Dana yang berhasil diefisiensikan kemudian dialihkan untuk mendukung program prioritas yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sinkronisasi program pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan program Astacita. Dengan adanya sinkronisasi, program-program pemerintah dapat berjalan selaras dan menghindari tumpang tindih. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah juga akan berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bima Arya menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti pengurangan kualitas pelayanan publik. Justru sebaliknya, efisiensi akan membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terarah dan sehat, sehingga pemerintah daerah dapat bergerak lebih baik dalam mengelola anggaran dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. "Jadi, tidak ada kekhawatiran seharusnya untuk efisiensi ini," jelasnya.

Wamendagri juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi dalam mendukung keberhasilan program Astacita. Ia mengimbau kepala daerah untuk menghentikan kebocoran anggaran dan menghindari praktik korupsi di daerah masing-masing. Hal ini penting agar program prioritas seperti pembangunan sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penciptaan lapangan kerja baru dapat terlaksana dengan baik.

Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menindak tegas para koruptor. "Setiap rapat kabinet, Bapak Presiden selalu mengingatkan Jaksa Agung [dan] Kapolri untuk tegas, hukum seberat-beratnya koruptor, kejar sampai ke ujung dunia, ini serius," pungkas Bima.

Dengan demikian, sinkronisasi program pusat dan daerah, efisiensi anggaran, dan penegakan hukum terhadap korupsi merupakan tiga pilar penting yang harus dijalankan secara bersamaan untuk memastikan keberhasilan program Astacita dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.