Wamenkeu: Indonesia Fokus Jaga Tujuan Jangka Panjang di Tengah Gejolak Global

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menegaskan fokus pemerintah pada tujuan jangka panjang untuk keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global, termasuk efisiensi anggaran dan pengelolaan APBN yang terukur.

Jakarta, 7 Mei 2025 - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada tujuan jangka menengah dan panjang dalam pembangunan ekonomi, meskipun dihadapkan pada gejolak ekonomi global yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Indonesia Credit Spotlight 2025 di Jakarta. Pemerintah menyadari tantangan ekonomi global saat ini cukup berat, sehingga fokus jangka pendek dinilai kurang efektif untuk keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Suahasil menekankan pentingnya reformasi struktural untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres ini menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp256 triliun, atau sekitar 23-24 persen dari anggaran kementerian. Efisiensi ini difokuskan pada pengeluaran dan belanja yang dinilai tidak relevan.

Meskipun APBN mencatat defisit sebesar Rp104,2 triliun hingga Maret 2025, Wamenkeu memastikan pengelolaan APBN tetap sesuai target yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Pemerintah fokus pada mobilisasi pendapatan dan peningkatan rasio pajak untuk mendukung prioritas pembangunan. Suahasil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas anggaran, menjaga defisit di bawah 3 persen, dan memastikan efisiensi anggaran mendukung program pemerintah.

Pemerintah telah berhasil membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun dari 99 kementerian/lembaga (K/L). Pembukaan blokir ini merupakan tindak lanjut dari selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Inpres 1 Tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025, dan telah mendapatkan izin untuk merelokasi anggaran tersebut.

Dari total anggaran yang dibuka blokirnya, sebesar Rp33,11 triliun dialokasikan untuk restrukturisasi 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih. Sisanya, Rp53,49 triliun, dialokasikan untuk 76 K/L lainnya. Data ini merupakan realisasi hingga 25 April 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran untuk mendukung prioritas pembangunan.

Wamenkeu Suahasil Nazara juga menambahkan, "Indonesia, meskipun menghadapi gejolak global ini, tetap menjaga fokus pada tujuan jangka menengah dan panjang untuk memastikan bagaimana Indonesia bisa berkembang secara ekonomi." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan efisiensi anggaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif. Dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan dapat mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Langkah-langkah efisiensi anggaran dan pengelolaan APBN yang terukur ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Fokus pada tujuan jangka panjang diharapkan dapat memastikan keberlanjutan ekonomi Indonesia dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan tetap menjaga komitmen terhadap reformasi struktural dan pengelolaan keuangan negara yang baik, Indonesia optimis dapat melewati gejolak ekonomi global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Anggaran tetap berjalan sesuai rencana dan dapat mendukung prioritas pemerintah, dengan mobilisasi pendapatan dan peningkatan rasio pajak sebagai fokus utama," ujar Suahasil, menekankan pentingnya strategi pendapatan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Di tengah gejolak ekonomi global, Indonesia tetap fokus pada tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi. Efisiensi anggaran dan pengelolaan APBN yang terukur menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Komitmen pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif menjadi landasan utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.