Wamenkeu Yakin PNBP Aman Meski Ada Danantara: Fokus Dorong Intensifikasi Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap aman meskipun pengelolaan BUMN beralih ke Danantara, dengan fokus pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, memberikan jaminan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap aman meskipun terdapat Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu. Peralihan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara menimbulkan kekhawatiran akan pengurangan PNBP karena setoran dividen BUMN akan masuk ke Danantara, bukan ke PNBP seperti sebelumnya. Namun, Wamenkeu menegaskan bahwa PNBP memiliki sumber penerimaan yang beragam.

Suahasil menjelaskan bahwa PNBP tidak hanya berasal dari dividen BUMN. Sumber lain seperti sektor pertambangan dan pelayanan juga berkontribusi signifikan terhadap PNBP. "Kalau pertanyaannya spesifik kepada PNBP, penerimaan ini berasal dari aktivitas ekonomi, yang bisa dari sektor pertambangan, pelayanan, dan berbagai sektor lainnya. Jadi, tidak ada masalah dalam hal itu," ujarnya. Pemerintah, menurutnya, fokus pada intensifikasi kegiatan ekonomi untuk meningkatkan PNBP dan penerimaan negara secara keseluruhan. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka penerimaan negara akan semakin besar.

Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat. Dana hasil efisiensi, yang sempat dikaitkan dengan Danantara, akan digunakan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menjadi fokus dan landasan pekerjaan kita di bidang ekonomi. Nantinya, APBN akan mengikuti. Dalam hal ini, APBN berperan dalam menentukan alokasi penerimaan negara untuk benar-benar mendorong kelanjutan dan perputaran kegiatan ekonomi," jelasnya. Pemerintah menyadari bahwa 85 persen perekonomian Indonesia berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat, meliputi konsumsi, investasi, dan ekspor-impor. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendorong sektor-sektor tersebut.

Penjelasan Wamenkeu menekankan bahwa keberlanjutan PNBP tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan fokus pada intensifikasi kegiatan ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan berbagai sektor penghasil PNBP, bukan hanya mengandalkan dividen BUMN. Hal ini menunjukkan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menyadari peran penting APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran yang tepat sasaran akan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, menarik investasi, dan meningkatkan ekspor. Strategi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun terdapat perubahan dalam pengelolaan BUMN, pemerintah tetap optimis dalam menjaga stabilitas PNBP.

Wamenkeu juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran. Dana yang diperoleh dari efisiensi akan digunakan secara tepat dan efektif untuk mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dana yang dihasilkan dari efisiensi anggaran akan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Pemerintah akan memilih titik-titik yang tepat agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. "Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, 85 persen dari perekonomian Indonesia diciptakan oleh kegiatan ekonomi masyarakat, seperti konsumsi, investasi, serta ekspor-impor. Maka, belanja pemerintah perlu dialokasikan di tempat yang tepat sehingga dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi, meningkatkan investasi, dan memperbesar ekspor kita. Ini adalah pekerjaan rumah besar dalam ekonomi makro kita," tuturnya.

Fokus pemerintah saat ini adalah pada intensifikasi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi, baik PNBP maupun penerimaan negara secara keseluruhan diharapkan akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi yang terukur dan terarah dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja PNBP serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan keberlanjutan perekonomian Indonesia.

Kesimpulannya, Wamenkeu memberikan keyakinan bahwa PNBP tetap aman dan berkelanjutan, dengan strategi yang berfokus pada peningkatan aktivitas ekonomi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Perubahan dalam pengelolaan BUMN melalui Danantara tidak akan mengurangi penerimaan negara secara signifikan karena PNBP memiliki sumber pendapatan yang beragam.