WFA ASN Pemkot Surabaya: Efisiensi atau Pengorbanan Kualitas Pelayanan?

Ketua Komisi A DPRD Surabaya menyoroti rencana kebijakan Work From Anywhere (WFA) ASN Pemkot Surabaya, mengkhawatirkan penurunan kualitas pelayanan publik jika tanpa pengawasan ketat dan transparansi.

Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menjadi sorotan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana kebijakan ini. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin di Surabaya, mengungkapkan potensi dampak kebijakan ini terhadap kualitas pelayanan publik.

Yona mengakui bahwa efisiensi anggaran merupakan tujuan utama dari kebijakan WFA. Pengurangan biaya operasional kantor, listrik, dan transportasi memang menjadi daya tarik utama. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dengan efektivitas kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik. "Meskipun bertujuan untuk efisiensi anggaran, kami menilai kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik jika tidak diawasi dengan ketat," tegas Yona.

Ia menambahkan bahwa pekerjaan ASN berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan WFA harus cermat agar tidak berdampak negatif pada kualitas pelayanan. "Kami memang mendukung adanya efisiensi anggaran, namun perlu diingat bahwa pekerjaan ASN berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Yona menekankan perlunya sistem pengawasan yang transparan dan efektif untuk memastikan produktivitas ASN tetap terjaga. Ia khawatir, tanpa pengawasan ketat, WFA justru akan menurunkan kinerja ASN dan berdampak pada pelayanan publik. "Work From Anywhere memang memungkinkan penghematan, namun kita perlu memastikan bahwa ASN tetap produktif dan tidak hanya mengandalkan teknologi. Pengawasan lebih ketat harus dilakukan agar kinerja ASN tidak terganggu," tuturnya.

Transparansi dalam implementasi WFA juga menjadi sorotan penting. Pemkot Surabaya harus memastikan bahwa WFA bukan sekadar justifikasi untuk pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan. "Sistem ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah betul-betul ada efisiensi atau justru justifikasi untuk mengurangi anggaran tanpa memperhatikan kualitas kerja," kata Yona.

Yona juga menyoroti potensi dampak negatif WFA terhadap semangat kerja dan dedikasi ASN. Tanpa pengawasan yang ketat, WFA berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk berkurangnya rasa tanggung jawab ASN terhadap pelayanan publik. "Sejauh mana efektivitas WFA bisa mendukung program efisiensi secara signifikan? Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan banyak kerugian, khususnya dalam pelayanan publik dan menurunnya effort SDM Pemkot Surabaya," ujarnya.

Ia mempertanyakan efektivitas WFA dalam mendukung program efisiensi secara signifikan. Kekhawatiran akan penurunan kualitas pelayanan dan semangat kerja ASN menjadi fokus utama dari kritiknya. "Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan banyak kerugian, khususnya dalam pelayanan publik dan menurunnya effort SDM Pemkot Surabaya," tegas Yona.

Meskipun demikian, Yona memastikan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi WFA. Pihaknya berharap agar kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan biaya, tetapi juga meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. "Kami akan pastikan bahwa meski ASN bekerja dari luar kantor, kualitas pelayanan publik tidak terganggu," katanya.

Kesimpulannya, rencana penerapan WFA di Pemkot Surabaya perlu dikaji secara menyeluruh. Meskipun menawarkan potensi efisiensi anggaran, pengawasan yang ketat dan transparansi mutlak diperlukan untuk mencegah penurunan kualitas pelayanan publik dan memastikan produktivitas ASN tetap terjaga. Perhatian terhadap potensi dampak negatif terhadap semangat kerja ASN juga perlu dipertimbangkan.