Kemkominfo Dukung RPP PAPSE: Lindungi Anak di Ruang Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat dukungan dari Yayasan Sejiwa dalam merancang Peraturan Pemerintah Perlindungan Anak di Sistem Elektronik (PAPSE) untuk melindungi anak dari konten negatif di dunia digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Sejiwa, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada kesejahteraan anak, untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPP PAPSE). RPP PAPSE ini bertujuan melindungi anak-anak di Indonesia dari paparan konten negatif dan bahaya lainnya di dunia digital. Inisiatif ini diluncurkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024, dengan melibatkan langsung anak-anak dalam proses diskusi dan penyusunan regulasi.

Dukungan dari Yayasan Sejiwa diberikan karena mereka melihat pentingnya regulasi yang komprehensif untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Aldilah Rahman, perwakilan Yayasan Sejiwa, menyatakan, "Kami berharap peran pemerintah ini hadir untuk mengatur semuanya, baik mengatur dari batasan usia, kemudian mengatur mungkin penggunaan media sosial atau di ruang digital tersebut." Ia menekankan pentingnya regulasi tidak hanya untuk melindungi anak dari konten negatif, tetapi juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka.

Proses penyusunan RPP PAPSE melibatkan berbagai pihak, termasuk anak-anak dari jenjang SMP, SMA, dan SMK. Hal ini dinilai penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan relevan dan efektif dalam melindungi anak-anak. Partisipasi aktif anak-anak dalam forum diskusi kelompok (FGD) di Perpustakaan Kementerian Kominfo menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan langsung mereka yang menjadi target utama dari regulasi ini. "Ini sangat tepat sekali melibatkan anak langsung, biasanya kan kita mengundang para pakar, tapi realita di lapangan kan kita harus tahu juga," tambah Aldilah.

Meskipun pemerintah berperan penting dalam melindungi anak-anak di dunia digital melalui regulasi, Aldilah menekankan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak di internet. "Tentunya yang paling penting juga adalah peran dari orang tua untuk mengawasi jangan sampai anak-anak itu dibiarkan begitu saja," ujarnya. Pemantauan dan bimbingan orang tua sangat krusial untuk melengkapi perlindungan yang diberikan oleh regulasi.

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Hubungan Antarlembaga dan Program Strategis, Aida Rezalina, menambahkan bahwa RPP PAPSE akan menekankan peran platform digital dalam memastikan keamanan layanan mereka, terutama bagi anak-anak. "Jadi kita akan mengatur bagaimana platform digital itu bisa melindungi anak-anak ketika menggunakan si platform ini," jelas Aida. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfokus pada pengguna, tetapi juga pada tanggung jawab platform dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

Komunikasi langsung dengan berbagai pihak, termasuk anak-anak, platform digital, dan pakar, menjadi kunci dalam pembentukan RPP PAPSE. Tujuannya adalah untuk menciptakan regulasi yang tepat sasaran dan efektif dalam melindungi anak-anak dari bahaya di dunia digital. FGD yang diadakan melibatkan tim dari Pusat Studi Kebijakan Publik (PSPK), perwakilan Yayasan Sejiwa, dan siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPP PAPSE) merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak Indonesia di dunia digital. Kerja sama antara pemerintah, organisasi nirlaba, dan anak-anak sendiri memastikan regulasi yang dihasilkan akan efektif dan relevan. Peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak di internet juga tetap penting untuk melengkapi perlindungan yang diberikan oleh regulasi ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan RPP PAPSE dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.