14 Warga Jakarta Utara Sakit Akibat Bau Pabrik RDF Rorotan, Pemprov DKI Bertanggung Jawab
Polusi udara dari pengujian pabrik pengolahan sampah RDF di Rorotan, Jakarta Utara, menyebabkan 14 warga, sebagian besar anak-anak, menderita ISPA dan infeksi mata; Pemprov DKI bertanggung jawab atas masalah kesehatan tersebut.
Sebanyak 14 warga Jakarta Utara, sebagian besar anak-anak, jatuh sakit akibat terpapar bau dari pengujian fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan. Kejadian ini terjadi setelah pengujian fasilitas tersebut beberapa waktu lalu. Gejala yang dialami warga meliputi Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan infeksi mata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bertanggung jawab penuh atas permasalahan kesehatan warga yang terdampak.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, membenarkan adanya 11 kasus ISPA dan 3 kasus infeksi mata. "Kemarin ada 11 (orang) terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan tiga orang terkena infeksi mata," ujar Asep usai meresmikan TPS 3R Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memberikan penanganan medis kepada warga yang terdampak.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, juga telah menyatakan komitmen Pemprov DKI untuk bertanggung jawab atas masalah ini. "Sudah saya putuskan, siapapun yang sekarang ini terdampak karena kemarin, kesalahan kami dan saya sudah minta maaf untuk itu. Pemerintah Jakarta bertanggung jawab untuk kesehatannya," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak buruk dari pengujian pabrik RDF tersebut.
Warga Terdampak Mengalami ISPA dan Infeksi Mata
Warga sekitar pabrik RDF Rorotan melaporkan telah mencium bau menyengat yang berasal dari fasilitas tersebut selama proses pengujian. Bau ini diduga menjadi penyebab utama dari penyakit yang diderita belasan warga tersebut. Mayoritas korban merupakan anak-anak, yang rentan terhadap dampak buruk polusi udara.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan kunjungan dan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang terdampak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan warga dan memberikan pengobatan yang diperlukan. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab Pemprov DKI terhadap kesejahteraan warganya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan terus melakukan berbagai perbaikan dan evaluasi untuk memastikan bahwa fasilitas RDF Plant di Rorotan dapat beroperasi tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur di masa mendatang.
Penjelasan Pihak Pengembang Mengenai Sumber Bau
Project Manager Pembangunan RDF Plant Jakarta KSO Wika-Jaya Konstruksi, Angga Bagus, memberikan penjelasan terkait munculnya bau tersebut. Menurut Angga, bau yang dikeluhkan warga disebabkan oleh pengaturan unit Advanced Oxidation Process (AOP) atau proses oksidasi pada deodorizer (penghilang bau) yang belum beroperasi penuh.
Angga menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengolahan bau di pabrik RDF tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali dan memastikan operasional pabrik berjalan lancar tanpa menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.
Meskipun pabrik RDF Plant di Rorotan direncanakan baru akan diresmikan pada April 2025, kejadian ini menjadi sorotan penting terkait pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan, khususnya yang berpotensi menimbulkan polusi.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan besar. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pengolahan limbah menjadi hal krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Pemerintah perlu memastikan semua proyek pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat secara serius.
Kesimpulan
Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keselamatan dan kesehatan warganya menjadi hal yang utama dan perlu diprioritaskan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
