751 Guru Honorer Banjarmasin Gagal P3K: DPRD Cari Solusi
DPRD Banjarmasin menerima keluhan 751 guru honorer gagal P3K 2024; Dinas Pendidikan berupaya mencari solusi untuk memastikan kesejahteraan dan kelanjutan mengajar mereka.
Banjarmasin, Kalimantan Selatan – DPRD Kota Banjarmasin baru-baru ini menggelar audensi dengan perwakilan 751 guru honorer yang gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024. Para guru tersebut menyampaikan keprihatinan mereka atas masa depan karir dan kesejahteraan setelah dinyatakan tidak lolos seleksi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Neli Listriani, menyatakan bahwa pihaknya memahami kecemasan para guru honorer tersebut. Neli menekankan perlunya solusi konkret untuk memastikan kelanjutan pengabdian mereka di dunia pendidikan. Ia berharap adanya kolaborasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk mengatasi permasalahan ini.
Lebih lanjut, Neli meminta Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk segera mencari solusi dan memberikan perhatian khusus kepada para guru honorer yang terdampak. “Harus segera diberi kepastian terhadap nasib mereka,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ahmad Baihaqi, mengungkapkan bahwa dari 751 guru honorer SD yang mengikuti seleksi P3K 2024, hanya 67 orang yang lolos. Ia membantah isu yang beredar bahwa para guru honorer yang gagal akan langsung diberhentikan. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menganggarkan dana untuk mendukung para guru honorer tersebut di tahun 2025, meskipun bukan dalam bentuk honorarium melainkan dana transportasi.
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berencana melakukan studi banding ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan konsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi yang optimal. Hal ini penting mengingat minimnya jumlah guru PNS dan peran krusial guru honorer dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Banjarmasin. “Jika mereka tidak dipekerjakan lagi, makin banyak kekurangan guru kita,” ujar Baihaqi.
Muhammad Ali Wardana, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Banjarmasin, menambahkan bahwa ketidakjelasan status para guru honorer yang gagal seleksi P3K telah menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait insentif yang belum bisa dicairkan. Ia berharap aspirasi yang disampaikan ke DPRD dan Dinas Pendidikan dapat menghasilkan solusi yang berpihak pada kesejahteraan para guru.
Kesimpulannya, nasib 751 guru honorer di Banjarmasin yang gagal dalam seleksi P3K 2024 masih menjadi perhatian utama. DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mencari solusi agar para guru tersebut tetap dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan dan mendapatkan kepastian kesejahteraan.
