Aksi Damai BEM Pamekasan Dukung PKL Korban Penertiban
Aliansi BEM Pamekasan mendampingi pedagang kaki lima (PKL) yang ditertibkan Pemkab Pamekasan menggelar aksi damai di DPRD, menuntut keadilan dan solusi relokasi yang layak.

Aksi demonstrasi gabungan antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pamekasan dan pedagang kaki lima (PKL) berlangsung di depan Gedung DPRD Pamekasan, Jumat (31/1). Aksi ini dipicu penertiban PKL di area Monumen Arek Lancor yang dinilai oleh para mahasiswa dan pedagang tidak adil dan tanpa solusi relokasi yang memadai.
Mahrus Saleh, juru bicara Aliansi BEM Pamekasan, menyatakan bahwa penertiban PKL oleh Pemkab Pamekasan dinilai tidak bertanggung jawab. Menurut Mahrus, Pemkab Pamekasan hanya menertibkan PKL di Monumen Arek Lancor tanpa menyediakan tempat alternatif yang layak, misalnya di Food Colony, Jalan Kesehatan Pamekasan. Penertiban dinilai tebang pilih karena banyak PKL lain di lokasi berbeda yang dibiarkan berjualan.
Para mahasiswa dan PKL memulai aksi damai dengan berjalan kaki dari Monumen Arek Lancor menuju kantor DPRD Pamekasan. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, salah satunya adalah perlakuan yang adil dari Pemkab Pamekasan kepada seluruh PKL.
Selama aksi, terjadi beberapa insiden. Terdapat pembakaran ban bekas dan gerobak milik PKL, serta aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan. Beruntung, situasi dapat dikendalikan berkat pendekatan persuasif dari Polres Pamekasan.
Di DPRD, para pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Muttaqin, dan Kepala Dinas Perhubungan, Ajib Abdullah. Kedua pejabat tersebut menyatakan akan memperhatikan aspirasi PKL dan akan memperbaiki lokasi relokasi yang disediakan.
Muttaqin menjelaskan bahwa pelarangan berjualan di Monumen Arek Lancor berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa area tersebut bukan kawasan untuk usaha PKL. Perbup tersebut ditandatangani oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman pada 8 Desember 2009 dan diundangkan pada 14 Desember 2009.
Meskipun aksi damai tersebut telah selesai, kericuhan kembali terjadi Jumat sore. Banyak PKL yang kembali berjualan di Arek Lancor dan kembali ditertibkan oleh Satpol PP Pamekasan. Sekretaris Daerah (Sekda) Faisol datang ke lokasi untuk meredakan situasi dan kembali mengimbau para PKL untuk mematuhi peraturan dan memanfaatkan lokasi relokasi yang sudah disediakan.
Kejadian ini menyoroti pentingnya komunikasi dan solusi yang komprehensif dalam menangani penertiban pedagang kaki lima. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya tempat relokasi yang layak dan proses penertiban yang adil dan transparan.