Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan aturan pembatasan jam operasional PKL di sekitar Pasar Ciawitali untuk mengatasi gangguan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

Perumda Tohaga Bogor resmi luncurkan pusat kuliner malam di Pasar Ciluar, atasi masalah PKL dan hidupkan perekonomian lokal dengan suasana nyaman dan tertib.

Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati mendesak revitalisasi pasar, khususnya Los C dan H, segera dilanjutkan karena kondisi bangunan yang memprihatinkan dan keberadaan PKL yang mengganggu.

Pemerintah Kota Palembang menata ulang lokasi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar 16 Ilir selama revitalisasi, dengan pendekatan humanis dan peningkatan keamanan untuk kenyamanan pengunjung.

Satpol PP Kabupaten Serang tertibkan 35 lapak PKL di Pasar Ciherang Cikande karena melanggar Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018.

Pemerintah Kota Bandung membatasi waktu berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga pukul 22.00 WIB pada malam takbiran untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama perayaan Idul Fitri.

Pemerintah Kabupaten Ngawi dan BAZNAS Ngawi menyerahkan 30 gerobak kepada PKL di Jalan Yos Sudarso untuk menata pedestrian dan meningkatkan perekonomian.

Satpol PP Kalteng melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada PKL dan masyarakat terkait Perda No. 5 Tahun 2021 untuk menciptakan ruang publik yang aman dan tertib di Palangka Raya.

Pemerintah Kota Bengkulu memastikan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan K.Z Abidin telah sesuai prosedur, dengan tahapan sosialisasi dan peringatan sebelum relokasi ke Pasar Modern dan Pasar Burung.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Permindo Padang pada Minggu malam berujung ricuh dan menimbulkan korban luka dari kedua belah pihak, akibat pencabutan Perwako 438 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur operasional PKL di lokasi tersebut.