Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Banjarmasin Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Respon atas Meningkatnya Kasus Kekerasan
Banjarmasin Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Respon atas Meningkatnya Kasus Kekerasan

Kota Banjarmasin menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan perempuan dan anak sebagai respons terhadap peningkatan kasus kekerasan, dengan dukungan penuh dari TP PKK Banjarmasin.

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak di Tangerang: Lindungi Generasi Muda dari Ancaman
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak di Tangerang: Lindungi Generasi Muda dari Ancaman

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang gencar sosialisasikan pencegahan kekerasan anak di sekolah dan pondok pesantren, menciptakan lingkungan aman bagi tumbuh kembang anak.

Kepedulian Masyarakat, Kunci Tekan Kekerasan terhadap Anak di Tangerang
Kepedulian Masyarakat, Kunci Tekan Kekerasan terhadap Anak di Tangerang

Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, menekankan pentingnya kepedulian masyarakat dalam mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Tangerang.

DPRD Karawang Desak Akhiri Kekerasan Perempuan: 147 Kasus Tercatat Sepanjang 2024
DPRD Karawang Desak Akhiri Kekerasan Perempuan: 147 Kasus Tercatat Sepanjang 2024

Anggota DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyerukan penghentian kekerasan terhadap perempuan di Hari Kartini 2025, seiring data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat 147 kasus kekerasan sepanjang Januari-Oktober 2024.

Cegah Perundungan: Peran Sekolah dan Orang Tua di Penajam Paser Utara
Cegah Perundungan: Peran Sekolah dan Orang Tua di Penajam Paser Utara

DPRD Penajam Paser Utara tekankan pentingnya kolaborasi sekolah dan orang tua dalam mencegah perundungan di lingkungan pendidikan, mengingat dampak buruknya terhadap anak dan perempuan.

Penguatan Political Will: Kunci Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia
Penguatan Political Will: Kunci Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kemauan politik untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, menanggapi data mengkhawatirkan dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 dan Kementerian PPPA.

KemenPPPA, Polri, dan Peradi Jalin Kerja Sama Tangani Kasus Kekerasan Perempuan
KemenPPPA, Polri, dan Peradi Jalin Kerja Sama Tangani Kasus Kekerasan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi dengan Polri dan Peradi untuk mempercepat proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, guna memberikan efek jera dan melindungi korban.

DPRD Kota Serang Usul Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPRD Kota Serang Usul Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPRD Kota Serang mengusulkan Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi 64 kasus kekerasan seksual pada tahun 2024 dan mencegah diskriminasi serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

81 Kasus Perempuan dan Anak Ditangani Pemkot Banjarbaru di Tahun 2024
81 Kasus Perempuan dan Anak Ditangani Pemkot Banjarbaru di Tahun 2024

Pemerintah Kota Banjarbaru menangani 81 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024, meningkat dari 63 kasus di tahun 2023, dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan.

Batanghari Optimalkan Edukasi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Batanghari Optimalkan Edukasi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Pemkab Batanghari meningkatkan edukasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat desa untuk menekan angka kekerasan yang meningkat drastis di tahun 2024 menjadi 77 kasus dari sebelumnya 48 kasus di tahun 2023.

Kalsel Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Edukasi dan Penguatan Jadi Kunci
Kalsel Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Edukasi dan Penguatan Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gencar mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas keluarga, serta menindak tegas kasus TPPO.

Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU
Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU

Pemkab Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan MoU dengan Pengadilan Agama dan Kejari Barito Utara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian dan kekerasan.