Banjir dan Longsor di Sambas: 27 Desa Terdampak, Status Tanggap Darurat Ditetapkan
Sebanyak 27 desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terdampak banjir dan longsor sejak November 2024, memaksa pemerintah setempat menetapkan status tanggap darurat bencana.

Banjir dan longsor menerjang Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mengakibatkan 27 desa terdampak. Bencana ini telah berlangsung sejak November 2024, sempat surut, namun kembali meningkat di Desember 2024 dan berlanjut hingga Januari 2025. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 100 cm di jalan raya, bahkan hingga 40 cm di dalam rumah warga.
Menurut Nisa Azwarita, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh dan Galing menjadi wilayah terparah yang terdampak banjir. Banjir terparah terjadi pada 18 dan 19 Januari 2025, merendam 1.615 rumah di Kecamatan Galing (3.015 KK). Kecamatan Tanggaran (281 rumah), dan Jawai Selatan (106 rumah) juga terdampak, dengan ketinggian air bervariasi antara 40 hingga 80 cm. Data dampak banjir di Kecamatan Paloh dan Sajingan masih dalam proses pendataan.
Selain banjir, longsor juga terjadi pada 19 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB. Longsor menutup akses jalan raya yang menghubungkan Desa Sebubus (Kecamatan Paloh) dan Desa Sungai Bening (Kecamatan Sajingan Besar), menyebabkan jalan tersebut sementara tidak dapat dilalui. Bencana puting beliung juga dilaporkan terjadi pada 11 Januari 2025 di Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Sambas meningkatkan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat, diperpanjang dari 13 hingga 27 Januari 2025. BPBD Sambas terus melakukan pemantauan, pendataan, dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah, provinsi hingga ke BNPB. Bantuan logistik juga telah didistribusikan kepada beberapa kecamatan yang terdampak.
Delapan kecamatan di Kabupaten Sambas terdampak bencana ini. Kecamatan Teluk Keramat, Selakau Timur, dan Sejangkung mengalami banjir sejak November 2024 yang sempat surut, kemudian kembali naik. BPBD terus berupaya untuk memonitor dan menanggulangi dampak bencana ini, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Kejadian ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, terutama di daerah rawan banjir dan longsor. Koordinasi antar lembaga dan bantuan pemerintah sangat krusial dalam mengurangi dampak bencana serta membantu proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.