Bappenas Sorot Manfaat Besar Single Identity Number (SIN) untuk Indonesia
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menyoroti manfaat sistem Single Identity Number (SIN) dalam pengelolaan data, mencegah kebocoran, dan mendukung program pemerintah dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan manfaat besar penerapan Single Identity Number (SIN) bagi Indonesia. Beliau memaparkan hal ini dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Bappenas. Penerapan SIN, single sign-on, dan single security number, menurutnya, bukan hanya penting untuk pengelolaan data yang efisien, tetapi juga krusial untuk menjaga kedaulatan data dan mencegah berbagai potensi masalah, termasuk korupsi.
Integrasi Data: Kunci Efisiensi dan Efektivitas
Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa selama ini, banyak kementerian mengelola data secara terpisah. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan ketidaksesuaian data. Integrasi data lintas kementerian sangat dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan kebijakan yang dirumuskan berdasarkan informasi yang akurat dan utuh. Dengan sistem data terintegrasi, pemerintah dapat lebih efektif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan meresponnya dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Berbagai lembaga saat ini telah memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai keperluan. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence), proses analisis data dan pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Akurasi Data: Fondasi Pembangunan yang Kuat
Kepala Bappenas menegaskan tujuan utama penerapan SIN adalah menciptakan "Satu Data Indonesia" yang akurat, dinamis, dan terpercaya. Integrasi data yang akurat sangat penting untuk mendukung kebijakan tepat sasaran, terutama di bidang pendidikan, perlindungan masyarakat, dan program bantuan sosial. Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.
"Sebagaimana arahan Presiden, kami telah mempelajari berbagai sumber data, termasuk data dari Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Data ini salah satu yang paling akurat, tetapi tetap perlu divalidasi di lapangan melalui kerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan nanti kita kolaborasikan bersama untuk mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan," ujar Rachmat Pambudy.
Teknologi Biometrik: Mencegah Penyalahgunaan Data
Teknologi biometrik, seperti fingerprint, iris, dan face recognition, memiliki peran penting dalam mengurangi potensi penyalahgunaan data. Dengan teknologi ini, potensi pembuatan KTP ganda dapat diminimalisir, sehingga data kependudukan menjadi lebih akurat dan andal.
Tantangan dan Kolaborasi
Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa integrasi data membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Meskipun Kemendagri telah berhasil mengintegrasikan hampir 99 persen data kependudukan di seluruh Indonesia, masih ada sekitar 2,2 hingga 2,3 juta penduduk yang belum tercatat, terutama di wilayah tertentu seperti Papua. Ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi secara bersama-sama.
Kesimpulan
Penerapan SIN dan integrasi data merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memastikan kebijakan tepat sasaran, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dan komitmen dari semua pihak sangat penting untuk keberhasilan inisiatif ini dan membangun Indonesia yang lebih maju.
