BKSAP DPR RI Desak Penyelesaian Damai Konflik India-Pakistan

BKSAP DPR RI menyerukan penyelesaian damai konflik India-Pakistan, mendesak gencatan senjata, dialog, dan solusi berdasarkan hukum internasional serta dukungan komunitas internasional.

Jakarta, 8 Mei 2024 - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada Rabu (7/5). Konflik ini, yang dipicu oleh serangan di Jammu dan Kashmir pada 22 April yang menewaskan 26 orang, telah memicu eskalasi serius antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir. BKSAP menyerukan penyelesaian damai dan mendesak kedua negara untuk segera kembali ke meja perundingan.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam keterangan resminya mengajak komunitas internasional untuk mendukung upaya penyelesaian damai. "Kami mengajak komunitas internasional, termasuk parlemen dari negara-negara yang mendukung penyelesaian damai, untuk berkumpul dan mempromosikan deeskalasi dan berkontribusi untuk menemukan solusi," ujar Mardani. Pernyataan ini menekankan urgensi penyelesaian konflik dan peran penting kerjasama internasional dalam mencapai perdamaian.

BKSAP DPR RI juga menekankan pentingnya gencatan senjata dan penghentian tindakan provokatif. Mardani menegaskan, "BKSAP DPR RI meminta India-Pakistan segera melakukan gencatan senjata dan menghindari tindakan provokatif." Selain itu, BKSAP juga mendesak jaminan keselamatan warga sipil dan perlindungan infrastruktur vital, termasuk proyek-proyek kemanusiaan, di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Desakan Penyelesaian Sengketa dan Peran Diplomasi Parlemen

BKSAP DPR RI mendesak India dan Pakistan untuk segera menyelesaikan semua sengketa, termasuk isu Kashmir, secara menyeluruh. Penyelesaian ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional. BKSAP mendukung inisiatif perdamaian melalui forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk memfasilitasi proses mediasi.

Lebih lanjut, BKSAP menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya diplomasi parlemen guna mendorong penyelesaian damai. Kerjasama dengan AIPA dan Majelis Parlemen South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), serta badan-badan antarparlemen lainnya, akan menjadi bagian penting dari strategi ini. Hal ini menunjukkan komitmen BKSAP dalam mencari solusi damai melalui jalur diplomasi dan kerjasama internasional.

Dukungan terhadap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan mengutamakan dialog juga disampaikan oleh BKSAP. Mardani menyatakan, "Kami mendukung pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan lebih mengutamakan dialog diplomatik guna mencegah meluasnya konflik." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan dialog sebagai jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan konflik.

Dampak Serius Konflik Nuklir

BKSAP menyadari dampak serius yang ditimbulkan oleh konflik India-Pakistan, terutama mengingat kepemilikan senjata nuklir oleh kedua negara. Konflik ini berpotensi mengancam stabilitas regional dan global. Oleh karena itu, upaya penyelesaian damai menjadi sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga perdamaian dunia.

India menuduh Pakistan terlibat dalam serangan di Jammu dan Kashmir, sementara Pakistan membantah tuduhan tersebut. Sebagai respons, kedua negara telah mengambil tindakan seperti menangguhkan visa dan mengusir diplomat, yang semakin memperkeruh situasi. BKSAP berharap agar langkah-langkah tersebut dapat segera dihentikan untuk membuka jalan bagi dialog dan perdamaian.

Kesimpulannya, BKSAP DPR RI menyerukan dukungan penuh dari komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian damai konflik India-Pakistan. Desakan gencatan senjata, dialog, dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional menjadi fokus utama. BKSAP juga siap berperan aktif dalam diplomasi parlemen untuk membantu mencapai perdamaian berkelanjutan di kawasan tersebut.