BNPT Perkuat Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan Nasional di RAN PE Tahap II
BNPT fokus memperkuat deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE) tahap II periode 2025-2029, selaras dengan RPJMN.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan fokus utamanya dalam memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Hal ini dilakukan melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II, yang akan berlangsung selama periode 2025-2029. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (26/2).
Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menjelaskan bahwa penguatan kedua program tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE," jelas Eddy.
Program deradikalisasi akan menjadi prioritas utama. Integrasi program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan di luar lapas menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi antar lembaga seperti BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) akan diperkuat dalam lapas. Sementara di luar lapas, kolaborasi akan melibatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan berbagai unsur lainnya.
Penguatan Deradikalisasi dan Kolaborasi Lintas Unit
BNPT akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional. "Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2," ujar Kepala BNPT. Rekonstruksi anggaran telah disetujui, dengan efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar (24,49 persen).
Kepala BNPT juga menekankan pentingnya menyebarkan narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Konsistensi dalam penyebaran narasi positif ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan mencegah penyebaran paham radikalisme.
Selain itu, BNPT juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini akan dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT, Dionisius Elvan Swasono, menjelaskan bahwa RAN PE tahap II akan fokus pada implementasi di daerah. "RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE," tegas Dionisius.
Implementasi RAN PE Tahap II dan Kolaborasi Strategis
Implementasi RAN PE tahap II akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, kementerian terkait, dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang kuat antar lembaga dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan RAN PE tahap II. Pelatihan dan peningkatan kemampuan para petugas di lapangan sangat penting untuk menghadapi tantangan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
BNPT berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kerja sama ini akan difokuskan pada pertukaran informasi, pelatihan, dan pengembangan strategi bersama.
Dengan adanya RAN PE tahap II, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme, serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat.
Anggaran yang dialokasikan untuk RAN PE tahap II akan digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung berbagai program yang telah direncanakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran akan menjadi prioritas utama.
