BPBD Kotim Antisipasi Kekeringan untuk Dukung Swasembada Pangan
BPBD Kotim memperluas antisipasi kemarau 2025, tak hanya fokus pada karhutla, tetapi juga kekeringan lahan pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, tengah bersiap menghadapi potensi kekeringan yang lebih tinggi pada musim kemarau 2025. Antisipasi ini tidak hanya mencakup pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga berfokus pada dampak kekeringan terhadap lahan pertanian demi mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan hal ini di Sampit, Kamis (1/5).
Menurut informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini diprediksi lebih singkat namun dengan tingkat kekeringan yang lebih intens dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini berbeda dengan kemarau 2024 yang dipengaruhi fenomena La Nina, sehingga curah hujan cenderung lebih tinggi. Kemarau 2025 diperkirakan akan berlangsung dalam kondisi netral, tanpa pengaruh fenomena iklim khusus.
Meskipun durasi kemarau lebih singkat, ancaman kekeringan tetap menjadi perhatian serius. Pemerintah pusat telah menetapkan masa tanam, dan kekeringan dapat mengancam hasil panen. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan.
Antisipasi BPBD Kotim: 3P dan Kolaborasi
BPBD Kotim telah mempersiapkan diri dengan strategi 3P: Peralatan, Personel, dan Pembiayaan. Ketiga elemen ini akan dimaksimalkan untuk menghadapi potensi karhutla dan kekeringan. Namun, Multazam menekankan bahwa kesuksesan antisipasi ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Multazam juga berharap agar semua pihak turut serta memastikan ketersediaan air untuk pertanian. Hal ini sangat krusial untuk menjamin keberhasilan panen dan tercapainya target swasembada pangan. Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana, termasuk kekeringan, bukan hanya tanggung jawab BPBD semata, melainkan tanggung jawab bersama.
Sektor pertanian, khususnya, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan. Ketersediaan air yang cukup menjadi faktor penentu keberhasilan panen. Daerah-daerah rawan karhutla dan kekeringan, terutama yang sulit dijangkau, membutuhkan perhatian khusus.
Solusi dan Strategi Menghadapi Kekeringan
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan peralatan dan infrastruktur yang memadai untuk mengantisipasi kekeringan. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha juga sangat penting dalam upaya ini. Sistem pengairan yang fungsional menjadi kunci, terutama di Kotim yang telah menerima bantuan program pompanisasi dari pemerintah pusat.
Program pompanisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan irigasi persawahan di wilayah-wilayah dengan topografi yang menantang. Multazam berharap kekeringan dapat dihindari, namun jika terjadi, informasi harus segera disebarluaskan agar tindakan cepat dapat dilakukan untuk menyelamatkan tanaman.
Informasi cepat dan tepat mengenai kondisi kekeringan akan memungkinkan intervensi tepat waktu, sehingga tanaman tetap dapat tumbuh dengan baik dan program swasembada pangan dapat terlaksana dengan sukses. Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara BPBD, sektor pertanian, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan kekeringan ini.
Dengan mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat kerjasama, diharapkan Kabupaten Kotim dapat meminimalisir dampak negatif kekeringan dan berkontribusi pada keberhasilan program swasembada pangan nasional.
