BSKDN Dorong Pemda Jambi Perkuat Kebijakan Berbasis Data untuk Tingkatkan Efektivitas Pembangunan
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong Pemerintah Daerah Jambi untuk memperkuat kebijakan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan daya saing daerah, khususnya dengan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Jakarta, 17 Februari 2024 - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri gencar mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Hal ini menjadi fokus utama audiensi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan BSKDN di Jakarta, Senin lalu.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Pelaksana Harian Sekretaris BSKDN, Tomy V. Bawulang, menekankan peran krusial BSKDN sebagai pusat perumusan dan evaluasi kebijakan dalam negeri. Kunjungan DPRD Jambi, menurut Tomy, menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat strategi kebijakan di tingkat daerah.
Penguatan BRIDA dan Inovasi Daerah
Tomy menyoroti pentingnya penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai kunci pengembangan inovasi daerah. BRIDA berperan vital dalam memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan nasional, mencegah tumpang tindih dan kesalahan kebijakan. "Kita akan diskusi mengenai penguatan BRIDA," ujar Tomy, "agar kebijakan di daerah dikawal sejak awal dan terhindar dari blunder yang merugikan kepentingan nasional."
Namun, Tomy juga mencatat perlambatan inovasi di Jambi dalam tiga tahun terakhir. Meskipun inovasi tetap ada, persaingan antar daerah semakin ketat, menuntut Jambi meningkatkan daya saingnya. "Kami berharap Jambi kembali masuk kategori sangat inovatif pada 2025," katanya. Tomy menambahkan bahwa inovasi di Jambi masih terpusat pada pemberdayaan desa, sementara sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, energi, dan lingkungan juga perlu mendapat perhatian.
Kebijakan Adaptif dan Berbasis Data
Audiensi ini diharapkan dapat mendorong DPRD Jambi untuk memperkuat peran BRIDA dan memastikan kebijakan daerah lebih adaptif, inovatif, dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdaya saing. "BSKDN adalah dapur kebijakan dalam negeri," jelas Tomy. "Diskusi ini diharapkan menginspirasi komitmen bersama untuk kemajuan Jambi."
Kesimpulannya, BSKDN berkomitmen membantu daerah dalam membangun kebijakan yang efektif dan berbasis data. Dengan penguatan BRIDA dan fokus pada inovasi di berbagai sektor, diharapkan Jambi dapat meningkatkan daya saingnya dan mencapai kemajuan yang signifikan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan menjadi poin utama dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Melalui kerjasama yang erat antara BSKDN dan Pemerintah Daerah Jambi, diharapkan akan tercipta sinergi yang optimal dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Pemanfaatan data dan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Jambi.
Ke depannya, BSKDN akan terus memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah Jambi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan berdaya saing di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.