BSSN Sukses Tuntaskan 60 Kasus Kerugian Negara, Capai Rp24,86 Miliar

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berhasil menyelesaikan 60 kasus kerugian negara senilai Rp24,86 miliar hingga akhir 2024, menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Jakarta, 6 Februari 2025 - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menorehkan prestasi signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, melaporkan bahwa BSSN telah berhasil menyelesaikan 60 kasus kerugian negara hingga akhir tahun 2024. Total kerugian negara yang berhasil dipulihkan mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu Rp24,86 miliar.

Capaian BSSN dalam Pemulihan Kerugian Negara

Dari total 109 kasus kerugian negara dengan nilai total Rp32,15 miliar, BSSN telah berhasil menyelesaikan 60 kasus. Ini merupakan bukti nyata komitmen BSSN dalam menjaga keuangan negara agar tetap sehat dan terbebas dari praktik-praktik yang merugikan. Pencapaian ini disampaikan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) BSSN tahun anggaran 2024.

Tidak hanya itu, BSSN juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dari 299 rekomendasi, BSSN telah menindaklanjuti sebanyak 95,99 persen. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari BSSN dalam memperbaiki sistem keuangan dan meningkatkan transparansi. BPK mengapresiasi kinerja BSSN yang patut diacungi jempol.

Peran Penting BPK dalam Pengawasan Keuangan Negara

Pemeriksaan laporan keuangan BSSN oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, pemeriksaan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antar lembaga, terutama dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi keuangan.

BPK juga memberikan apresiasi atas kinerja Inspektorat BSSN. Tidak hanya karena persentase tindak lanjut rekomendasi yang tinggi (95,99 persen), tetapi juga karena tidak adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Ini menunjukkan sistem pengawasan internal BSSN berjalan dengan efektif dan efisien.

Dukungan BPK untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional

Lebih lanjut, BPK mendorong BSSN untuk terus meningkatkan sistem keamanan siber nasional dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keamanan siber merupakan hal yang krusial di era digital saat ini, dan BSSN memiliki peran penting dalam melindungi aset digital negara.

Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Beliau menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan sarana evaluasi yang penting untuk mewujudkan good governance di BSSN. Hal ini menunjukkan komitmen BSSN untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, keberhasilan BSSN dalam menyelesaikan 60 kasus kerugian negara dan menindaklanjuti hampir seluruh rekomendasi BPK menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kerja sama yang baik antara BSSN dan BPK sangat penting untuk memastikan keamanan siber nasional dan mendukung implementasi SPBE. Ke depan, diharapkan kolaborasi ini akan terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.