Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPRD Jatim Soroti Penurunan Dividen BUMD: Reformasi Total Diperlukan?
DPRD Jatim Soroti Penurunan Dividen BUMD: Reformasi Total Diperlukan?

Penurunan dividen mayoritas BUMD Jatim pada 2024 menjadi sorotan DPRD Jatim, yang mendesak reformasi total tata kelola BUMD agar kinerja keuangan daerah meningkat.

Ide Cemerlang Gubernur Sumut: Kolaborasi BUMD Antar Daerah
Ide Cemerlang Gubernur Sumut: Kolaborasi BUMD Antar Daerah

DPD LPM Sumut menilai ide Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk membentuk BUMD bersama antar daerah sangat positif dan layak diadopsi kepala daerah lain untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan
Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sektor pasca penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi terendah secara nasional.

BUMD Migas Bekasi Raih Top BUMD Awards 2025, Kembali Persembahkan Prestasi untuk Kota Bekasi
BUMD Migas Bekasi Raih Top BUMD Awards 2025, Kembali Persembahkan Prestasi untuk Kota Bekasi

PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi meraih penghargaan Top BUMD Awards 2025, menandai keberhasilan kedua kalinya dan mengukuhkan komitmen pada pengelolaan migas hulu serta pembangunan daerah.

Pertagas dan HCML Sinergi Optimalkan Lapangan BD, Dorong Ketahanan Energi Nasional
Pertagas dan HCML Sinergi Optimalkan Lapangan BD, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Pertagas dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) berkolaborasi optimalkan produksi gas Lapangan BD di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan industri dan mendukung ketahanan energi nasional.

Pemkab Gunung Mas Usulkan Raperda Perkuat Pengelolaan Badan Usaha Daerah
Pemkab Gunung Mas Usulkan Raperda Perkuat Pengelolaan Badan Usaha Daerah

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD setempat, termasuk Raperda perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah untuk meningkatkan perekonomian d

Penajam Paser Utara Perkuat Kerja Sama dengan SKK Migas untuk Optimalkan PAD
Penajam Paser Utara Perkuat Kerja Sama dengan SKK Migas untuk Optimalkan PAD

Pemkab Penajam Paser Utara dan SKK Migas Kalimantan-Sulawesi jalin kerja sama erat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pemerataan pembangunan di Benuo Taka.

Pertamina EP Optimalkan Produksi Migas Lewat Kerja Sama Operasi
Pertamina EP Optimalkan Produksi Migas Lewat Kerja Sama Operasi

Pertamina EP meningkatkan produksi migas nasional melalui serah terima pengelolaan area operasi dan aset kepada mitra KSO, PT Sumber Migas Nusantara dan PT Global Migas Nusantara, di wilayah Bekasi, Indramayu, dan Subang, Jawa Barat.

Papua Barat Siapkan Regulasi Kompensasi 10 Persen Produksi Migas
Papua Barat Siapkan Regulasi Kompensasi 10 Persen Produksi Migas

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah menyiapkan regulasi untuk menarik kompensasi 10 persen dari hasil produksi migas, menambah pendapatan daerah dan mendapat dukungan dari ADMET.

Gubernur Kaltim Desak Perusda Berinovasi, Tingkatkan Pendapatan Daerah
Gubernur Kaltim Desak Perusda Berinovasi, Tingkatkan Pendapatan Daerah

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mendesak perusahaan daerah (perusda) untuk berinovasi dan meningkatkan pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal, terutama karena ketergantungan pada pihak ketiga.

Realisasi TKD di Jatim Tembus Rp10,66 Triliun, Didorong Peningkatan DAU dan DAK
Realisasi TKD di Jatim Tembus Rp10,66 Triliun, Didorong Peningkatan DAU dan DAK

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur mencapai Rp10,66 triliun hingga Januari 2025, didorong peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Aceh Timur Putus Kontrak Dua Perusahaan Sawit: Target Optimalkan Pendapatan Daerah
Aceh Timur Putus Kontrak Dua Perusahaan Sawit: Target Optimalkan Pendapatan Daerah

Pemkab Aceh Timur putuskan kontrak dengan PT Wajar Corpora dan PT Beurata Maju karena dinilai tak optimal menyetorkan pendapatan daerah dari pengelolaan perkebunan sawit milik daerah.