Aceh Timur Putus Kontrak Dua Perusahaan Sawit: Target Optimalkan Pendapatan Daerah
Pemkab Aceh Timur putuskan kontrak dengan PT Wajar Corpora dan PT Beurata Maju karena dinilai tak optimal menyetorkan pendapatan daerah dari pengelolaan perkebunan sawit milik daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur mengambil langkah tegas dengan memutuskan kontrak kerja sama dengan dua perusahaan perkebunan sawit, PT Wajar Corpora dan PT Beurata Maju. Keputusan ini diumumkan pada Senin di Aceh Timur oleh Penjabat Bupati Amrullah M Ridha. Pemutusan kontrak tersebut didasari oleh kurang optimalnya setoran pendapatan daerah dari kedua perusahaan tersebut selama kurun waktu yang cukup lama.
Alasan utama pemutusan kontrak ini adalah kerugian yang terus dialami kedua perusahaan, yang berdampak pada minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Timur. "Kami memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan tersebut karena tidak optimal menyetorkan pendapatan ke kas daerah," tegas Amrullah M Ridha. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor perkebunan sawit.
Pemkab Aceh Timur berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan lain yang dinilai lebih mampu dan memiliki rencana bisnis yang lebih baik dalam mengelola perkebunan sawit milik daerah. Harapannya, kerja sama baru ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD Aceh Timur. "Kami berharap dengan adanya kerja sama dengan perusahaan baru ini dalam pengelolaan perkebunan sawit pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah," tambah Amrullah.
Perusahaan yang Kontraknya Diputus dan Luas Lahan
Dua perusahaan yang kontrak kerjasamanya diputus adalah PT Wajar Corpora dan PT Beurata Maju. PT Wajar Corpora sebelumnya mengelola perkebunan sawit seluas 1.610 hektare di Kecamatan Simpang Jernih. Sementara itu, PT Beurata Maju mengelola perkebunan di beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Tamiang Hulu (1.224 hektare dengan tanaman sawit seluas 800 hektare dan HGU hingga 2030), Kecamatan Indra Makmu dan Julok (496 hektare), serta Kecamatan Pantee Bidari (1.345 hektare).
Kedua perusahaan tersebut telah mengelola perkebunan sawit tersebut sejak tahun 1990 hingga tahun 2023. Namun, selama periode tersebut, keduanya dinilai gagal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Aceh Timur karena tidak pernah menyetorkan pendapatan ke kas daerah. Pemkab Aceh Timur berharap perusahaan pengganti dapat menjalankan pengelolaan dengan lebih efisien dan transparan.
Pemkab Aceh Timur optimistis bahwa perusahaan baru yang akan mengelola perkebunan sawit ini akan memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Kriteria utama yang dicari adalah perusahaan dengan rencana bisnis yang matang, manajemen yang handal, dan komitmen untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Aceh Timur untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi aset daerah.
Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Langkah Pemkab Aceh Timur ini merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan PAD dari sektor perkebunan. Selama ini, kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD Aceh Timur dinilai belum maksimal. Dengan mengganti pengelola perkebunan sawit, Pemkab Aceh Timur berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur.
Pemkab Aceh Timur juga akan lebih fokus pada pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional, diharapkan potensi pendapatan dari sektor perkebunan dapat dioptimalkan sepenuhnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Aceh Timur untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemutusan kontrak ini menjadi sinyal kuat bagi perusahaan pengelola perkebunan lainnya untuk meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Pemkab Aceh Timur berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan agar pengelolaan perkebunan sawit dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh Timur. Ke depan, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD Aceh Timur.
Dengan menggandeng perusahaan baru yang memenuhi kualifikasi dan memiliki rencana bisnis yang baik, Pemkab Aceh Timur optimistis dapat mencapai target optimalisasi PAD dari sektor perkebunan. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Aceh Timur dalam mengelola aset daerah secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.
