Butuh Puluhan Miliar untuk Tanggulangi Erosi Sungai di Mukomuko

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, membutuhkan dana puluhan miliar rupiah untuk mengatasi erosi di Sungai Selagan dan Manjuto yang mengancam pemukiman warga, sementara realisasi bantuan masih belum jelas.

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu tengah menghadapi ancaman serius berupa erosi di Sungai Selagan dan Manjuto. Ancaman ini membayangi pemukiman warga setempat dan membutuhkan penanganan segera. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukomuko mengungkapkan, dibutuhkan dana puluhan miliar rupiah untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Kepala Dinas PUPR Mukomuko, Apriansyah, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII telah mengajukan anggaran ke Kementerian, namun hingga saat ini belum ada realisasi penanganan yang konkret. "Koordinasi terus kami lakukan dengan BWSS," ujar Apriansyah. "Namun, penanganan tanggul yang ada belum cukup, sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi erosi di Sungai Manjuto (Desa Lubuk Gedang) dan Sungai Selagan (Pondok Batu) mencapai puluhan miliar rupiah di masing-masing lokasi." Besarnya anggaran yang dibutuhkan disebabkan oleh panjangnya bantaran sungai yang harus ditangani.

Apriansyah menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan dan berharap agar penanganan erosi dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Joni Susandra, Kepala Desa Pondok Batu, mengaku belum menerima informasi resmi terkait realisasi pembangunan tanggul pengaman Sungai Selagan yang rusak akibat erosi. "Masyarakat berharap ada realisasi pembangunan tahun ini," katanya. Kerusakan tanggul tersebut, imbuhnya, sangat mengancam jalan provinsi dan permukiman warga. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena jarak antara sungai dan jalan provinsi kini tinggal sekitar dua meter saja.

Erosi yang terus meluas di Sungai Selagan berpotensi memutus akses jalan provinsi, sehingga aktivitas warga akan terganggu. Penanganan segera dan alokasi dana yang cukup menjadi kunci dalam mencegah dampak yang lebih parah bagi masyarakat Mukomuko. Kondisi ini menekankan urgensi penanganan erosi sungai yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.