China Kecam Rencana Akuisisi Greenland oleh AS, Tegaskan Piagam PBB
China menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland, menekankan pentingnya prinsip-prinsip Piagam PBB dalam hubungan internasional dan kerja sama di Arktik.

Keinginan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk mengakuisisi Greenland kembali menjadi sorotan setelah pernyataan terbaru dari Kementerian Luar Negeri China. Beijing dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk hubungan antarnegara harus tunduk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk rencana kontroversial tersebut.
Tanggapan Resmi China
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada 13 Februari 2024, menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana akuisisi Greenland. Ia menekankan, "Mengenai pernyataan AS tentang Greenland, China selalu percaya bahwa hubungan antarnegara harus ditangani sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB."
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Trump yang sebelumnya mengancam tindakan militer untuk mendapatkan Greenland. Meskipun Greenland telah memiliki otonomi sejak 2009, tetap menjadi wilayah otonomi Denmark. China menegaskan komitmennya pada prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional, termasuk rasa hormat, kerja sama, dan keberlanjutan, khususnya dalam konteks kerja sama Arktik.
Alasan di Balik Rencana Akuisisi
Trump berargumen bahwa Greenland memiliki nilai strategis yang krusial bagi keamanan nasional AS dan perlindungan 'dunia bebas' dari pengaruh China dan Rusia. Ia juga menekankan kekayaan sumber daya mineral di pulau tersebut sebagai alasan utama. Pernyataan ini ia lontarkan baik pada masa jabatan pertamanya maupun keduanya, meskipun selalu mendapat penolakan dari pemerintah Denmark.
Perlu dicatat bahwa Greenland telah secara tegas menolak tawaran tersebut. Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menyatakan bahwa Greenland bukan barang dagangan dan tidak ingin menjadi bagian dari AS. Namun, ia menyatakan kesiapan untuk bekerja sama erat dengan Washington dalam berbagai hal.
Konflik Geopolitik dan Piagam PBB
Pernyataan China yang merujuk pada Piagam PBB menunjukkan dimensi geopolitik yang lebih luas dari rencana akuisisi ini. Piagam PBB menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan menghormati kedaulatan negara. Dengan merujuk pada Piagam PBB, China secara tidak langsung mengkritik langkah AS yang dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut.
China juga menekankan komitmennya pada kerja sama di Arktik, sebuah wilayah yang semakin penting secara strategis dan ekonomi. Dengan menolak rencana akuisisi Greenland, China ingin menegaskan posisinya sebagai aktor kunci dalam kerja sama regional di Arktik, dan sekaligus menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum internasional.
Kesimpulan
Rencana akuisisi Greenland oleh AS, yang kembali mencuat, telah memicu reaksi keras dari China. Beijing dengan tegas menolak rencana tersebut dan menekankan pentingnya Piagam PBB dalam mengatur hubungan antarnegara. Peristiwa ini menyoroti kompleksitas geopolitik di Arktik dan pentingnya prinsip-prinsip hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian regional.
Sikap tegas China ini juga menunjukkan persaingan geopolitik yang semakin intensif antara AS dan China, yang meluas hingga ke wilayah Arktik. Ke depan, penting untuk memantau bagaimana situasi ini akan berkembang dan dampaknya terhadap hubungan internasional dan kerja sama di Arktik.