Cirebon Dorong Pusat Pelatihan Pekerja Migran, Serap Remitansi hingga Rp600 Miliar
Pemerintah mendorong Cirebon mendirikan pusat pelatihan vokasi untuk pekerja migran guna meningkatkan keterampilan dan daya saing, serta meningkatkan pendapatan daerah dari remitansi.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk mendirikan pusat pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran guna meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Abdul Kadir Karding, saat kunjungannya ke Cirebon pada Sabtu, 17 Mei 2024.
Menurut Menteri Karding, Cirebon merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia. Sekitar 70 ribu warga Cirebon bekerja di luar negeri, dengan 11 ribu orang berangkat pada tahun 2024 saja. Potensi remitansi dari pekerja migran ini sangat besar; jika setiap pekerja mengirimkan Rp5 juta per bulan, total remitansi dari 11 ribu pekerja dapat mencapai Rp600 miliar (sekitar US$36,4 juta) per tahun. "Tidak ada sektor lain yang dapat memberikan kontribusi sebesar ini kepada perekonomian daerah. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia secara terstruktur dan terarah," tegasnya.
Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di Cirebon dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pelatihan yang tepat, pekerja migran Cirebon akan lebih kompetitif di pasar kerja internasional. Program ini juga akan memberikan dampak positif bagi keluarga pekerja migran yang menerima remitansi secara berkala.
Pelatihan Terfokus dan Ekosistem Terpadu
Menteri Karding mengusulkan agar pusat pelatihan pekerja migran di Cirebon dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara tujuan, seperti Korea Selatan atau Jepang. Pusat pelatihan tersebut harus memiliki kurikulum khusus, pelatih profesional, instruktur bahasa asing, dan sertifikasi keterampilan. "Kita harus membangun ekosistem pelatihan yang lengkap. Mereka yang bertujuan untuk pekerjaan domestik menerima satu jenis pelatihan, sementara mereka yang menargetkan pasar luar negeri harus dilatih dengan modul khusus dari negara tujuan," jelasnya.
Kurikulum pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. Hal ini akan meningkatkan peluang pekerja migran untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, remitansi yang mereka kirim ke Cirebon juga akan meningkat, berkontribusi pada perekonomian daerah.
Selain itu, pelatihan juga akan mencakup aspek penting lainnya, seperti pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan di negara tujuan dan cara melindungi diri dari eksploitasi. Pelatihan ini diharapkan dapat memberdayakan pekerja migran agar dapat bekerja dengan aman dan terlindungi.
Pentingnya Jalur Legal dan Kerja Sama Antar Lembaga
Menteri Karding juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pekerja migran berangkat melalui jalur legal. Kerja sama antara kepolisian, aparat desa, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses bekerja di luar negeri yang aman dan legal.
Dengan adanya pusat pelatihan vokasi ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja migran yang berangkat melalui jalur ilegal. Hal ini akan melindungi pekerja migran dari berbagai risiko, seperti eksploitasi dan perdagangan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia agar dapat bekerja dengan layak dan aman di luar negeri.
Program ini juga akan memberikan dampak positif bagi keluarga pekerja migran yang menerima remitansi secara berkala. Remitansi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan berkontribusi pada perekonomian daerah.
Secara keseluruhan, inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran asal Cirebon dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Dengan pelatihan yang terstruktur dan terarah, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Cirebon.
