Dorong Daya Saing Migran, KemenP2MI Usul Pusat Vokasi di Cirebon
KemenP2MI mendorong Pemkab Cirebon membentuk pusat vokasi migran untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja migran asal Cirebon, mengingat potensi remitansi yang signifikan dari 70 ribu warga Cirebon yang bekerja di luar negeri.
Cirebon, 17 Mei 2024 - Kementerian Pemberdayaan dan Pelindungan Migran Indonesia (KemenP2MI) mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk mendirikan pusat pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran. Langkah ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja asal Cirebon di pasar kerja internasional.
Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh jumlah pekerja migran asal Cirebon yang signifikan. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran terbesar di Indonesia, diperkirakan sekitar 70 ribu warga Cirebon bekerja di luar negeri. Pada tahun 2024 saja, tercatat 11 ribu warga Cirebon berangkat sebagai pekerja migran. Hal ini menunjukkan potensi remitansi yang sangat besar bagi daerah.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM migran. "Kalau ini dikelola secara baik, keuntungannya dua. Pertama, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kedua, ada pemasukan besar untuk daerah," ujar Menteri Karding saat meninjau pelatihan vokasi di Cirebon, Sabtu lalu.
Meningkatkan Potensi Remitansi dan Mencegah Pengangguran
Potensi remitansi dari pekerja migran Cirebon sangat signifikan. Dengan asumsi setiap pekerja mengirimkan Rp5 juta per bulan, maka 11 ribu pekerja migran dapat menyumbang pemasukan hingga Rp600 miliar per tahun ke daerah. "Tidak ada sektor lain yang bisa memasukkan uang sebanyak itu ke daerah. Maka kita perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara terencana dan terarah," tegas Menteri Karding.
Untuk itu, KemenP2MI mengusulkan pembentukan pusat pelatihan khusus atau migran center. Pusat pelatihan ini akan dirancang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan, seperti Korea Selatan atau Jepang. Kurikulum yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tersebut.
Selain kurikulum khusus, pusat pelatihan juga akan menyediakan pelatih profesional, pelatihan bahasa asing, dan sertifikasi keahlian. "Kita buat ekosistem pelatihannya lengkap. Yang untuk pasar dalam negeri dilatih sendiri, yang untuk luar negeri dilatih dengan modul dari negara tujuan. Kalau perlu, pelatihnya pun kita ambil dari sana," jelas Menteri Karding.
Pentingnya Prosedur Resmi dan Pencegahan Percaloan
Menteri Karding juga menyoroti pentingnya keberangkatan pekerja migran melalui jalur resmi dan prosedural. Sebanyak 95 persen kasus yang terjadi pada pekerja migran biasanya menimpa mereka yang berangkat melalui jalur ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Kerja sama tersebut melibatkan kepolisian, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jalur resmi yang lebih aman dan mudah. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik percaloan pemberangkatan pekerja migran ilegal juga menjadi hal yang sangat penting.
"Praktik calo ini merugikan dan membahayakan. Maka perlu tindakan tegas agar tidak terus berulang," tegas Menteri Karding. Dengan adanya pusat vokasi ini diharapkan dapat menekan angka pekerja migran ilegal dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.
Dengan adanya pusat vokasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM pekerja migran Indonesia, khususnya dari Cirebon, sehingga mampu bersaing di pasar kerja internasional dan mengurangi angka pekerja migran ilegal.
