Citra Hukum RI Meningkat Pesat; Yusril Ihza Mahendra Ucap Syukur

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, bersyukur atas peningkatan signifikan citra penegakan hukum Indonesia dalam tiga bulan terakhir pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun tantangan masih ada.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan rasa syukur atas peningkatan pesat citra hukum Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 22 Januari. Kenaikan signifikan ini tercatat hanya dalam tiga bulan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yusril menjelaskan bahwa peningkatan persepsi publik terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum sangat signifikan. Angka tersebut meningkat tajam dari 50,4 persen menjadi lebih dari 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan. Hal ini disampaikannya saat akan menghadiri sidang paripurna kabinet, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga merasa senang dengan kemajuan ini.

Meskipun demikian, Yusril mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Permasalahan seperti jual beli kasus hukum dan kesetaraan hukum masih menjadi fokus perhatian. Ia menyebutkan bahwa perbaikan sistem hukum juga perlu menyasar lembaga-lembaga di luar pemerintah, termasuk Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah, lanjut Yusril, berkomitmen untuk terus meningkatkan proses penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Ini meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, upaya peningkatan dan pembenahan tetap dilakukan dari sisi pemerintah.

Meskipun respon positif masyarakat terhadap kinerja Kementeriannya cukup tinggi, Yusril tetap merasa bahwa kerja yang dilakukan masih belum optimal. Ia menyatakan rasa syukurnya atas apresiasi publik, namun tetap menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan.

Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendukung pernyataan Yusril. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan mencapai lebih dari 80 persen. Secara rinci, kepuasan publik di bidang hukum mencapai 72,1 persen, ekonomi 74,5 persen, keamanan dan politik 85,8 persen, serta kesejahteraan sosial 83,7 persen.

Kesimpulannya, peningkatan citra hukum Indonesia dalam tiga bulan terakhir merupakan kabar baik. Namun, pemerintah menyadari perlunya upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga Indonesia. Tantangan ke depan tetap menjadi fokus utama pemerintah.