Danrem Ajak Masyarakat Lampung Barat Atasi Konflik Satwa di TNBBS
Danrem 043/Gatam mengajak masyarakat Lampung Barat aktif mengatasi konflik satwa liar dengan manusia di TNBBS, khususnya di Kecamatan Suoh, yang disebabkan perambahan hutan sekitar 7.000 hektar.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Konflik satwa liar dengan manusia terjadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), tepatnya di Kecamatan Suoh, Lampung Barat. Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, Danrem 043/Gatam, pada Minggu, 27 April 2024, mengajak masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan ini. Permasalahan ini muncul akibat perambahan hutan seluas 7.000 hektar yang merusak habitat satwa liar, menyebabkan mereka memasuki pemukiman warga dan menimbulkan konflik. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi sosialisasi dan aksi menjaga kawasan hutan, melibatkan masyarakat dalam satuan tugas konservasi, serta upaya penyelesaian yang humanis melibatkan pemerintah provinsi, TNI, dan Polri.
Pernyataan Danrem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyelesaikan konflik ini. Beliau menyatakan, "Kami tadi sudah berdiskusi bersama terkait langkah atau tindakan berikutnya yang akan dilakukan. Termasuk mencari solusi mengatasi konflik satwa dengan manusia." Ajakan ini ditujukan khususnya kepada masyarakat Kecamatan Suoh, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan TNBBS.
Permasalahan ini bukan hanya ancaman bagi keselamatan warga, tetapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan dan ekosistem TNBBS. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial untuk menemukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Upaya penyelesaian yang humanis dan melibatkan masyarakat diharapkan dapat mencegah konflik serupa di masa mendatang.
Peran Aktif Masyarakat dalam Mengatasi Konflik Satwa
Danrem 043/Gatam menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam satuan tugas atau kegiatan konservasi di sekitar hutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan perambahan hutan lebih lanjut. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian TNBBS.
Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak negatif perambahan hutan terhadap kehidupan satwa liar dan manusia. Selain itu, akan dilakukan aksi nyata dalam menjaga kawasan hutan, termasuk patroli dan penindakan terhadap pelaku perambahan hutan.
Pemerintah Provinsi Lampung, bersama TNI dan Polri, berkomitmen untuk menyelesaikan kasus perambahan hutan seluas 7.000 hektar tersebut dengan pendekatan yang humanis. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Upaya Penyelesaian Konflik dan Dukungan Pemerintah
Upaya penyelesaian konflik satwa dan manusia di TNBBS akan ditingkatkan ke tingkat provinsi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam hal peralatan dan sumber daya lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk membantu masyarakat Suoh agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu kelestarian TNBBS.
Danrem juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap strategi penyelesaian konflik yang telah disusun. "Yang penting warga bisa mendukung strategi kita. Kami paham masukan yang disampaikan masyarakat hari ini menjadi saran bagi kami dan dalam waktu dekat akan dilakukan aksi untuk menyelesaikan hal ini," tambah Brigjen TNI Rikas Hidayatullah.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan konflik satwa dengan manusia di TNBBS dapat segera diselesaikan dan tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.
Konflik satwa dengan manusia di TNBBS, khususnya di Kecamatan Suoh, sebagian besar disebabkan oleh perambahan hutan yang dilakukan oleh manusia. Akibatnya, satwa liar seperti harimau dan gajah sering memasuki pemukiman penduduk dan bahkan menyerang warga. Perlu adanya kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian hutan dan habitat satwa liar.
Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, dan Polri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang humanis dan melibatkan masyarakat setempat. Harapannya, dengan kolaborasi yang kuat, konflik ini dapat segera diatasi dan tercipta solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Kesimpulan
Kerja sama antara Danrem 043/Gatam, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi konflik satwa dengan manusia di TNBBS. Dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, diharapkan konflik ini dapat diatasi dan tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.
