Delegasi RI Nego Tarif ke AS, Flores Bidik Status Pulau Panas Bumi
Delegasi Indonesia akan negosiasikan tarif timbal balik dengan AS, sementara Flores berpotensi menjadi Pulau Panas Bumi, memicu berbagai dinamika ekonomi.
Delegasi Indonesia akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk negosiasi tarif timbal balik, di tengah rencana pengembangan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi yang juga melibatkan sejumlah menteri dan kepala lembaga. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap potensi dampak ekonomi, termasuk ancaman PHK, akibat kebijakan tarif dari AS.
Selain negosiasi tarif, pemerintah juga tengah mematangkan pembentukan Satgas PHK dan deregulasi perizinan investasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal AS terhadap tenaga kerja Indonesia. Pembentukan satgas ini diharapkan dapat memberikan solusi cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan tersebut.
Di sisi lain, Kementerian ESDM mendorong pengembangan Flores sebagai Pulau Panas Bumi atau Geothermal Island. Potensi panas bumi di Flores dinilai sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sebagai alternatif pengganti energi diesel. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, optimistis rencana ini dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Negosiasi Tarif Timbal Balik di AS
Tim delegasi Indonesia, di bawah kepemimpinan Menko Airlangga Hartarto, akan bernegosiasi dengan AS mengenai tarif timbal balik. Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah berangkat lebih awal ke Washington DC untuk mempersiapkan negosiasi. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, juga akan bergabung dalam delegasi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menugaskan tim ini untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan Indonesia. Negosiasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan mengurangi dampak negatif potensial dari kebijakan tarif AS terhadap perekonomian Indonesia.
Negosiasi ini menjadi sangat penting mengingat potensi dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi Indonesia. Pemerintah berharap dapat mencapai kesepakatan yang melindungi kepentingan nasional dan mengurangi potensi kerugian ekonomi.
Dugaan Kecurangan Pembangunan Rumah Eks Pejuang Timor Timur
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan ditemukannya dugaan kecurangan dalam pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang, NTT. Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan indikasi penyimpangan dari Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
'Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),' ujar Ara di Jakarta, Senin.
Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap detail kecurangan dan menindak pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembangunan rumah tersebut sesuai dengan standar dan memberikan manfaat bagi para eks pejuang.
Potensi Kopdes Capai Rp2.000 Triliun
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, memprediksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) akan menghasilkan keuntungan hingga Rp2.000 triliun dalam dua tahun. Proyeksi ini didasarkan pada anggaran pemerintah sebesar Rp400 triliun yang dialokasikan untuk 80.000 koperasi, dengan masing-masing menerima Rp5 miliar.
Pemerintah berharap Kopdes dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Keberhasilan program Kopdes sangat bergantung pada pengelolaan dan pengawasan yang efektif. Pemerintah akan terus memantau dan memberikan dukungan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.
Flores sebagai Pulau Panas Bumi
Kementerian ESDM berencana menjadikan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Potensi panas bumi di Flores sangat besar dan dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), mengurangi ketergantungan pada energi diesel. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan optimisme terhadap rencana ini.
"Mudah-mudahan, Flores itu Insya Allah kita bisa jadikan Geothermal Island, jadi di situ panas buminya luar biasa," ucap Eniya Listiani Dewi.
Pengembangan Flores sebagai Pulau Panas Bumi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mendukung program pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan.
Pemerintah akan terus berupaya untuk merealisasikan rencana ini dan memastikan pengembangan energi panas bumi di Flores dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
