Dinkes Kepri Perluas Program Cek Kesehatan Gratis, Jangkau 91,7 Persen Puskesmas

Dinas Kesehatan Kepri gencar memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG) ke seluruh puskesmas, kini telah menjangkau 91,7 persen fasilitas kesehatan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah berfokus memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di seluruh puskesmas di wilayah tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Hingga saat ini, terdapat kendala di beberapa daerah dalam implementasi program tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinkes Kepri, Mochammad Bisri, pada Senin, 10 Maret 2024, sebanyak 88 dari 96 puskesmas di Kepri telah menerapkan program CKG. Artinya, sekitar 91,7 persen puskesmas di Kepri telah berpartisipasi aktif dalam program ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kepri.

Meskipun capaian tersebut terbilang signifikan, masih ada delapan puskesmas yang belum dapat melaksanakan program CKG. Puskesmas-puskesmas tersebut tersebar di Kabupaten Lingga, Anambas, dan Natuna. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan sumber daya manusia (SDM). Dinkes Kepri berkomitmen untuk mengatasi kendala ini agar seluruh masyarakat Kepri dapat merasakan manfaat program CKG.

Perluasan Program CKG di Kepri

Dinkes Kepri terus berupaya untuk memperluas cakupan program CKG. Hingga saat ini, sekitar 2.900 warga Kepri telah memanfaatkan program ini. Jumlah tersebut mewakili 0,14 persen dari total populasi Kepri yang mencapai 2,1 juta jiwa. Meskipun angka ini masih tergolong kecil, Dinkes Kepri optimistis angka ini akan terus meningkat seiring dengan sosialisasi dan perluasan akses program CKG.

"Sekarang sudah 88 puskesmas yang ikut CKG atau 91,7 persen dari 96 puskesmas di Kepri sudah melaksanakan," jelas Kepala Dinkes Kepri, Mochammad Bisri. Beliau juga menambahkan bahwa puskesmas di kabupaten/kota lainnya sudah 100 persen melaksanakan program ini, namun variasi kondisi sarana dan SDM di setiap puskesmas perlu diperhatikan.

Sosialisasi program CKG terus dilakukan melalui berbagai media dan melibatkan puskesmas-puskesmas setempat. Dinkes Kepri mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program ini, mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. "Setidaknya dalam seumur hidup, pernah diperiksa kesehatannya satu kali, makin cepat makin bagus. Karena ini program pemerintah sekarang, tapi sifatnya sukarela sehingga kita dorong masyarakat memanfaatkan program ini," ujar Bisri.

Kendala dan Solusi

Delapan puskesmas yang belum menerapkan CKG menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sarana dan SDM. Dinkes Kepri menyadari hal ini dan tengah berupaya untuk meningkatkan kapasitas puskesmas-puskesmas tersebut. Peningkatan sarana dan SDM ini diharapkan dapat mempercepat perluasan program CKG hingga menjangkau seluruh wilayah Kepri.

"Puskesmas kabupaten/kota lainnya sudah 100 persen, mereka kondisi puskesmas bervariasi. Karena memang buruh kesiapan sarana dan SDM, begitu siap akan langsung melaksanakan CKG," tambah Bisri menjelaskan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur dan tenaga kesehatan menjadi faktor penentu keberhasilan program CKG.

Untuk memastikan program CKG berjalan efektif dan efisien, Dinkes Kepri juga memberikan keleluasaan kepada masing-masing puskesmas dalam mengatur strategi penjangkauan masyarakat, terutama di pulau-pulau terluar. "Karena sarana di puskesmas dan secara teknis puskesmas akan mengatur untuk masyarakat yang di pulau-pulau," kata Bisri.

Program CKG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kepri. Dengan perluasan program ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan terdeteksi sedini mungkin jika mengalami masalah kesehatan.

Ke depannya, Dinkes Kepri akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program CKG. Hal ini bertujuan untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kesehatan yang lebih baik patut diapresiasi.