Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Bupati Banyumas Larang Segala Bentuk Pungutan di Sekolah Negeri
Bupati Banyumas Larang Segala Bentuk Pungutan di Sekolah Negeri

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengeluarkan larangan pungutan di sekolah negeri mulai dari TK hingga SMP, berdasarkan Permendikbud dan demi memastikan pendidikan gratis bagi warga.

Rp53 Miliar untuk Sekolah Gratis di Sorong: Pendidikan Negeri dan Swasta Terjangkau
Rp53 Miliar untuk Sekolah Gratis di Sorong: Pendidikan Negeri dan Swasta Terjangkau

Pemkot Sorong dan Pemprov Papua Barat Daya alokasikan Rp53 miliar untuk program sekolah gratis di seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari TK hingga SMK, guna menjamin akses pendidikan yang terjangkau bagi 49.803 siswa.

Pemkot Sorong Larang Pungutan Biaya Sekolah Negeri, Ancam Copot Jabatan
Pemkot Sorong Larang Pungutan Biaya Sekolah Negeri, Ancam Copot Jabatan

Pemerintah Kota Sorong melarang pungutan biaya di sekolah negeri pasca-implementasi program sekolah gratis, dengan ancaman pencopotan jabatan bagi kepala sekolah yang melanggar.

Bupati Kobar Terbitkan Larangan Pungutan di Satuan Pendidikan: Wujudkan Pendidikan yang Bersih dan Berkualitas
Bupati Kobar Terbitkan Larangan Pungutan di Satuan Pendidikan: Wujudkan Pendidikan yang Bersih dan Berkualitas

Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mengeluarkan surat edaran yang melarang pungutan liar dan prosesi wisuda di satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan.

Disdik DKI Jakarta Larang Pungutan Biaya Wisuda di Sekolah
Disdik DKI Jakarta Larang Pungutan Biaya Wisuda di Sekolah

Dinas Pendidikan DKI Jakarta melarang tegas pungutan biaya wisuda di sekolah-sekolah negeri, mengimbau kesederhanaan acara, dan akan menindak tegas pelanggaran.

Supiori Berlakukan Pendidikan Gratis SD-SMA/SMK Tahun Ajaran 2025/2026
Supiori Berlakukan Pendidikan Gratis SD-SMA/SMK Tahun Ajaran 2025/2026

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, resmi memberlakukan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA/SMK mulai tahun ajaran 2025/2026, guna meringankan beban orang tua dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Papua Barat Daya Luncurkan Program Sekolah Gratis: Wujudkan Cita-Cita Cerdaskan Bangsa
Papua Barat Daya Luncurkan Program Sekolah Gratis: Wujudkan Cita-Cita Cerdaskan Bangsa

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong luncurkan program sekolah gratis untuk satuan pendidikan negeri dan swasta, sebagai komitmen mewujudkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda.

Rejang Lebong Larang Pungutan di Sekolah Negeri: Pendidikan Jadi Hak, Bukan Beban!
Rejang Lebong Larang Pungutan di Sekolah Negeri: Pendidikan Jadi Hak, Bukan Beban!

Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, terbitkan instruksi bupati yang melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri, memastikan pendidikan menjadi hak dasar, bukan beban finansial bagi keluarga.

SMA Negeri 2 Sorong Bebaskan Biaya Ujian Akhir, Ringankan Beban 338 Siswa
SMA Negeri 2 Sorong Bebaskan Biaya Ujian Akhir, Ringankan Beban 338 Siswa

SMA Negeri 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, membebaskan biaya ujian akhir bagi 338 siswa kelas 12 untuk memastikan kelulusan tanpa beban finansial, selaras dengan program sekolah gratis Wali Kota Sorong.

Sorong Luncurkan Program Sekolah Gratis Mei 2025: 72 Sekolah Negeri dan 4.503 Siswa Swasta Diuntungkan
Sorong Luncurkan Program Sekolah Gratis Mei 2025: 72 Sekolah Negeri dan 4.503 Siswa Swasta Diuntungkan

Pemkot Sorong berkolaborasi dengan 72 kepala sekolah negeri untuk meluncurkan program sekolah gratis pada Mei 2025, mencakup seluruh jenjang pendidikan dan subsidi untuk siswa sekolah swasta asli Papua.

Pemkot Sorong Berlakukan Pendidikan Gratis untuk Semua Jenjang, Anggaran Capai Rp21 Miliar!
Pemkot Sorong Berlakukan Pendidikan Gratis untuk Semua Jenjang, Anggaran Capai Rp21 Miliar!

Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menerapkan program pendidikan gratis bagi seluruh jenjang pendidikan negeri dan swasta untuk 26.839 siswa, dengan anggaran mencapai Rp21 miliar.