Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Disdikbud Singkawang Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah: Sederhana, Edukatif, dan Tanpa Pungutan
Disdikbud Singkawang Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah: Sederhana, Edukatif, dan Tanpa Pungutan

Disdikbud Singkawang mengeluarkan larangan tegas terkait acara perpisahan sekolah bagi siswa TK/PAUD, SD, dan SMP, menekankan agar acara dilaksanakan sederhana, edukatif, dan tanpa pungutan di lingkungan sekolah masing-masing.

Bupati Banyumas Larang Segala Bentuk Pungutan di Sekolah Negeri
Bupati Banyumas Larang Segala Bentuk Pungutan di Sekolah Negeri

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengeluarkan larangan pungutan di sekolah negeri mulai dari TK hingga SMP, berdasarkan Permendikbud dan demi memastikan pendidikan gratis bagi warga.

Gubernur Sulteng Larang Wisuda PAUD dan SD: Bebani Orang Tua!
Gubernur Sulteng Larang Wisuda PAUD dan SD: Bebani Orang Tua!

Gubernur Sulawesi Tengah melarang wisuda PAUD dan SD untuk mengurangi beban ekonomi orang tua, mengutamakan kegiatan edukatif yang kreatif dan menyenangkan.

Disdik DKI Jakarta Larang Pungutan Biaya Wisuda di Sekolah
Disdik DKI Jakarta Larang Pungutan Biaya Wisuda di Sekolah

Dinas Pendidikan DKI Jakarta melarang tegas pungutan biaya wisuda di sekolah-sekolah negeri, mengimbau kesederhanaan acara, dan akan menindak tegas pelanggaran.

Pemkab Pasaman Imbau Sederhanaan Acara Pelepasan Siswa: Cegah Pungli dan Manfaatkan Potensi Lokal
Pemkab Pasaman Imbau Sederhanaan Acara Pelepasan Siswa: Cegah Pungli dan Manfaatkan Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Pasaman meminta sekolah-sekolah untuk menggelar acara pelepasan siswa akhir tahun secara sederhana guna mencegah pungutan liar dan mendorong pemanfaatan potensi wisata lokal.

Sekolah di Natuna Boleh Wisuda, Asal Tak Bebani Wali Murid
Sekolah di Natuna Boleh Wisuda, Asal Tak Bebani Wali Murid

Pemerintah Kabupaten Natuna memperbolehkan sekolah menggelar wisuda pelajar, dengan catatan tidak ada pungutan liar dan membebani wali murid secara finansial.

Rejang Lebong Larang Pungutan di Sekolah Negeri: Pendidikan Jadi Hak, Bukan Beban!
Rejang Lebong Larang Pungutan di Sekolah Negeri: Pendidikan Jadi Hak, Bukan Beban!

Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, terbitkan instruksi bupati yang melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri, memastikan pendidikan menjadi hak dasar, bukan beban finansial bagi keluarga.

Pemkot Solok Larang Wisuda TK, SD, dan SMP: Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Penguatan Gotong Royong
Pemkot Solok Larang Wisuda TK, SD, dan SMP: Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Penguatan Gotong Royong

Pemerintah Kota Solok melarang wisuda di TK, SD, dan SMP untuk mengefisiensikan anggaran dan mendorong penguatan nilai gotong royong di lingkungan sekolah serta masyarakat.

Disdik Kotim Tertibkan Perpisahan Sekolah: Sederhana dan di Lingkungan Sekolah
Disdik Kotim Tertibkan Perpisahan Sekolah: Sederhana dan di Lingkungan Sekolah

Dinas Pendidikan Kotim menerbitkan surat edaran agar perpisahan sekolah digelar sederhana di lingkungan sekolah masing-masing untuk menghindari pungutan liar dan pelanggaran norma.

Kaltim Terbitkan Pergub untuk Cegah Pungli Berkedok Wisuda
Kaltim Terbitkan Pergub untuk Cegah Pungli Berkedok Wisuda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengeluarkan Pergub untuk mencegah pungutan liar (pungli) di sekolah, khususnya yang berkedok acara wisuda dan biaya tambahan lainnya.

Pemkot Bengkulu Terbitkan SE: Sekolah Dilarang Tahan Ijazah Siswa!
Pemkot Bengkulu Terbitkan SE: Sekolah Dilarang Tahan Ijazah Siswa!

Pemkot Bengkulu mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah menahan ijazah siswa SD, SMP, dan SLBN karena alasan administrasi, serta melarang penjualan buku dan LKS di sekolah.

Pemkot Bengkulu Larang Jual Beli LKS dan Buku di Sekolah: Sanksi Pemecatan Menanti
Pemkot Bengkulu Larang Jual Beli LKS dan Buku di Sekolah: Sanksi Pemecatan Menanti

Pemerintah Kota Bengkulu melarang sekolah menjual LKS dan buku, dengan ancaman pemecatan bagi kepala sekolah yang melanggar.