Disnaker Sulbar Tekankan Keselamatan Kerja di Perusahaan
Disnaker Sulbar meminta perusahaan di Sulawesi Barat meningkatkan keselamatan kerja setelah 44 kasus kecelakaan kerja tercatat pada tahun 2024, menekankan pentingnya lingkungan kerja aman, pelatihan K3, dan peralatan kerja yang layak.

Kecelakaan Kerja di Sulbar Dorong Pentingnya Keselamatan Kerja
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan-perusahaan setempat. Hal ini menyusul meningkatnya kasus kecelakaan kerja di tahun 2024 yang mencapai 44 kasus. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Disnaker Sulbar, Muh Yahya Sip, mengungkapkan keprihatinan ini di Mamuju, Minggu lalu.
Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja
Menurut Muh Yahya, tingginya angka kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya penggunaan alat pelindung diri (APD) dan peralatan kerja yang layak. Kedua, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, seperti potensi tertimpa material, terjatuh, terpeleset, hingga terkena benda tajam. Kondisi ini tentu berisiko bagi keselamatan para pekerja.
Langkah Disnaker Sulbar Mencegah Kecelakaan Kerja
Disnaker Sulbar berkomitmen menekan angka kecelakaan kerja. Pihaknya akan melakukan berbagai upaya, termasuk meminta perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan juga wajib menyediakan peralatan kerja yang aman dan memberikan pelatihan K3 secara berkala. Ini merupakan tanggung jawab perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
Peran BPJS Ketenagakerjaan dan Koordinasi antar Lembaga
Penting untuk diketahui, para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja telah mendapatkan haknya berupa jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Disnaker Sulbar juga akan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulbar untuk memastikan perusahaan yang mengikuti tender proyek pemerintah telah memiliki surat izin layak operasi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja sejak tahap awal proyek.
Kewajiban Perusahaan dan Sanksi
Lebih lanjut, Muh Yahya menegaskan bahwa perusahaan wajib menjalankan program K3 secara teratur. Perusahaan yang tidak memiliki surat izin layak operasi akan didiskualifikasi dari proses tender pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bertanggung jawab bagi seluruh pekerja di Sulawesi Barat. Dengan begitu, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat ditekan secara signifikan.
Kesimpulan
Meningkatnya angka kecelakaan kerja di Sulbar menjadi perhatian serius bagi Disnaker Sulbar. Melalui berbagai upaya, seperti peningkatan pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan penegakan aturan, diharapkan keselamatan pekerja dapat diprioritaskan dan angka kecelakaan kerja dapat ditekan. Perusahaan juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.