DKI Jakarta Tolak Kirim Anak Nakal ke Barak Militer: Fokus pada Pembinaan Positif
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak kebijakan Jawa Barat yang mengirim anak bermasalah ke barak militer, memilih fokus pada pembinaan positif melalui perluasan akses fasilitas publik seperti taman dan perpustakaan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak akan mengikuti jejak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani anak-anak bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, atau yang akrab disapa Chico, di Jakarta pada Senin, 12 Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebijakan penanganan anak bermasalah yang telah diterapkan di DKI Jakarta.
Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani anak-anak bermasalah. Provinsi ini lebih fokus pada pembinaan positif dan menyediakan ruang bagi warga untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memperpanjang jam operasional taman dan perpustakaan hingga malam hari.
Dengan memperpanjang jam operasional fasilitas publik tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memberikan alternatif positif bagi anak muda untuk menghabiskan waktu luang. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung perkembangan anak muda secara positif.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam Penanganan Anak Bermasalah
Pemprov DKI Jakarta memiliki kebijakan sendiri dalam menangani anak-anak bermasalah. Berbeda dengan Jawa Barat yang mengirim anak nakal ke barak militer, Pemprov DKI lebih memilih untuk memberikan pembinaan positif. Hal ini dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk membina dan mendidik anak-anak agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa pendekatan yang humanis dan positif lebih efektif dalam menangani masalah anak-anak bermasalah.
Salah satu program yang dijalankan adalah memperpanjang jam operasional taman dan perpustakaan hingga malam hari. Langkah ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri di tempat yang aman dan terkontrol. Dengan menyediakan akses yang lebih luas ke fasilitas publik, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengurangi angka kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam operasi terpadu penanggulangan premanisme. Operasi ini dilakukan selama 15 hari, dari tanggal 15 Mei hingga 30 Mei 2025. Pemprov DKI Jakarta berharap operasi ini tidak hanya berhasil menangkap para pelaku premanisme, tetapi juga memberikan efek jera agar kegiatan-kegiatan ilegal dan kekerasan dapat dicegah di masa mendatang.
Penanganan Premanisme dan Penertiban Ormas di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memberantas premanisme dan menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar izin. Kerjasama dengan Polda Metro Jaya dalam operasi terpadu penanggulangan premanisme merupakan bukti komitmen tersebut. Operasi ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menertibkan atribut ormas yang melanggar izin. Hal ini penting untuk memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penertiban atribut ormas juga berkaitan dengan pembayaran pajak dan pemasukan daerah.
Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga Jakarta. Dengan fokus pada pembinaan positif dan penegakan hukum yang tegas, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik dan lebih aman.
"Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar Chico. Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak muda di Jakarta. "Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," kata Chico.
Kesimpulan
Dengan menolak kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya pada pendekatan pembinaan positif dan pemberdayaan masyarakat. Fokus pada penyediaan fasilitas publik dan kerjasama dengan pihak kepolisian menunjukkan strategi komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi warga Jakarta.
